Nasional
Fatayat NU Dorong Prolegnas 2016 Berperspektif Jender dan Sensitif Anak
Jumat, 18 Maret 2016 | 20:02 WIB
Jakarta, NU Online
Fatayat NU berharap Prolegnas 2016 lebih memerhatikan perempuan dan perlindungan anak. Pengurus harian Fatayat NU melihat Prolegnas 2016 sebagai kesempatan bagi anggota dewan untuk mengeluarkan regulasi yang berperspektif penguatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
Khariroh Ali dari Komnas Perempuan memandang rendahnya perlindungan pekerja Indonesia di luar negeri. Pekerja Indonesia di luar negeri, menurutnya, menyumbang pemasukan kepada negara lebih besar dibandingkan pemasukan negara dari semua BUMN digabung menjadi satu.
“Kita ingin pekerja Indonesia di luar negeri dan keluarga mereka dilindungi secara wajar. Kita ingin sanksi tegas untuk perorangan dan lembaga terhadap pekerja Indonesia di luar negeri,” kata Khariroh dalam diskusi yang digelar Fatayat NU di Jakarta, Selasa (15/3) siang.
Ia menyoroti lemahnya perlindungan regulasi terhadap penyandang disabilitas dari kalangan perempuan. Belum lagi soal KUHP. Menurutnya, soal KUHP ini sangat berkaitan dengan jender.
“Sebut saja kasus prostitusi. Yang dikriminalisasi justru perempuan. Bagaimana dengan konsumennya? Mereka dikejar sampai ke lorong-lorong sempit oleh satpol PP. Sementara konsumennya tidak dikejar-kejar?” ujar Khariroh.
Sementara Maria Adviyanti dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) lebih menyoroti pemenuhan hak dasar anak seperti pendidikan, kesehatan dan perlindungan khusus anak. Ia mengajukan data yang menyebutkan bahwa dari 18 ribu kasus anak berhadapan dengan hukum. Yang tinggi soal anak dan keluarga. Berikutnya anak dan sekolah.
“Siswi yang hamil dikeluarkan dari sekolah tanpa konfirmasi. Padahal anak-anak punya hak pendidikan,”kata Maria.
Selain itu ia menyebut masalah anak dan narkoba. Menurutnya, pelaku narkoba dari kalangan anak lebih membutuhkan rehabilitasi.
“Anak dan pronografi, anak dan kekerasan game online. Anak pelaku cybercrime sangat tinggi,” kata Maria. (Alhafiz K)
Fatayat NU berharap Prolegnas 2016 lebih memerhatikan perempuan dan perlindungan anak. Pengurus harian Fatayat NU melihat Prolegnas 2016 sebagai kesempatan bagi anggota dewan untuk mengeluarkan regulasi yang berperspektif penguatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
Khariroh Ali dari Komnas Perempuan memandang rendahnya perlindungan pekerja Indonesia di luar negeri. Pekerja Indonesia di luar negeri, menurutnya, menyumbang pemasukan kepada negara lebih besar dibandingkan pemasukan negara dari semua BUMN digabung menjadi satu.
“Kita ingin pekerja Indonesia di luar negeri dan keluarga mereka dilindungi secara wajar. Kita ingin sanksi tegas untuk perorangan dan lembaga terhadap pekerja Indonesia di luar negeri,” kata Khariroh dalam diskusi yang digelar Fatayat NU di Jakarta, Selasa (15/3) siang.
Ia menyoroti lemahnya perlindungan regulasi terhadap penyandang disabilitas dari kalangan perempuan. Belum lagi soal KUHP. Menurutnya, soal KUHP ini sangat berkaitan dengan jender.
“Sebut saja kasus prostitusi. Yang dikriminalisasi justru perempuan. Bagaimana dengan konsumennya? Mereka dikejar sampai ke lorong-lorong sempit oleh satpol PP. Sementara konsumennya tidak dikejar-kejar?” ujar Khariroh.
Sementara Maria Adviyanti dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) lebih menyoroti pemenuhan hak dasar anak seperti pendidikan, kesehatan dan perlindungan khusus anak. Ia mengajukan data yang menyebutkan bahwa dari 18 ribu kasus anak berhadapan dengan hukum. Yang tinggi soal anak dan keluarga. Berikutnya anak dan sekolah.
“Siswi yang hamil dikeluarkan dari sekolah tanpa konfirmasi. Padahal anak-anak punya hak pendidikan,”kata Maria.
Selain itu ia menyebut masalah anak dan narkoba. Menurutnya, pelaku narkoba dari kalangan anak lebih membutuhkan rehabilitasi.
“Anak dan pronografi, anak dan kekerasan game online. Anak pelaku cybercrime sangat tinggi,” kata Maria. (Alhafiz K)
