Bekasi, NU Online
Halaqoh Nasional yang digelar dalam rangkaian kegiatan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Lakpesdam) PBNU di Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja Luar Negeri (Cevest) Kota Bekasi, Jawa Barat, Ahad (23/12), cukup menarik. Setidaknya empat tokoh dihadirkan dalam halaqoh bertajuk Merancang Arus Baru Kemandirian Perekonomian Nusantara itu.
Masing-masing adalah Anggota Staf Kepresidenan (KSP), Ahmani Erani Yustika, Ekonom, Luwarso, Ketua Lajnah Iqtisodiyah Idaroh Aliyah JATMAN, Bramada Winiar, dan Seknas FITRA Misbahul Hasan.
Misbahul Hasan menuturkan bahwa prinsip-prinsip penting dalam berbangsa dan bernegara adalah pengaturan atau sistem dalam kehidupan masyarakat. Yaitu harus tegak lurus sesuai konstitusi. Menurutnya,untuk mengetaui tentang kondisi ekonomi Indoensia sangat mudah. Yaitu dengan mengecek point-point dalam konstitusi tersebut.
“Apakah pembangunan ekonomi kita sudah menyimpang atau lurus, itu gampang ceknya, dicek saja dalam konstitusi,” ujarnya.
Ia menjelaskan, ada sekitar 6 pasal dalam UUD 1945 yang menjelaskan soal perokonomian Indonesia. Misalnya, dalam pasal 23, dijabarkan soal aturan keuangan negara yang harus digunakan seoptimal mungkin.
“Kemudian, dalam pasal selanjutnya terakait soal kesejahteraan umum. Setiap warga negara berhak mendapatkan pekerjaan. Pada pasal 27 itu di dalamnya termaktub subtansi yang luar biasa, karena di situ ada insentif material maupun non matrial,” tambahnya.
Sementara itu, Bramada Winiar berpesan kepada ratusan pengurus Lakpesdam NU untuk mulai melakukan kemandirian ekonomi. Menurutnya, konsep tersebut sangat mudah. Yakni dengan memulai melakukan wirausaha secara mandiri, tidak bergantung kepada hal apapun. Itu dapat dilakukan dengan memanfaatkan alam sekitar atau peluang di lingkungan masing masing.
“Seperti yang sudah kami lakukan ini. Kami membangun usaha ternak, dan sekarang sudah lumayan bisa bermanfaat untuk perekonomian JATMAN,” ucapnya.
Sedangkan Luwarso menyatakan ada 5 point yang harus dilakukan untuk merumuskan arus baru ekonomi Indonesia. Yaitu implementasi konsep ekonomi syariah, menempatkan kedaulatan pangan dan energi, ekosistem yang inklusi, penerapan energi digital, dan digital industri.
“Ekonmi syariah di kita (Indonesia) jauh lebih kecil dibanding yang umum, semuanya konvensional,” tukasnya.
Ia sangat yakin NU bisa menerapkan konsep tersebut, sehingga arus ekonomi Indonesi bisa tercipta dan terlaksana seperti konsep yang dirumuskan oleh Lakpesdam NU (Abdul Rahman Ahdori/Aryudi AR)
