Jakarta, NU Online

Warga negara Kosovo menuai reaksi beragam atas rencana pemerintah Kosovo yang akan membuka kantor Kedutaan Besar di Yerusalem berdasarkan kesepakatan dengan Israel tentang pembentukan hubungan diplomatik. Pasalnya, Kosovo dan Israel sebelumnya resmi menjalin hubungan diplomatik pada Senin kemarin. Selain itu, Kosovo mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel.

Tetapi, dikutip dari kantor berita Anadolu, sejumlah warga Kosovo tidak setuju negaranya membuka kedutaan besar di Israel, sementara yang lain mengatakan setiap langkah dapat diambil untuk kepentingan negara.

Behar Beqiri, warga ibu kota Pristina, menggarisbawahi bahwa menurut Resolusi PBB, Kosovo seharusnya tidak membuka kedutaan di Yerusalem dan negara itu tidak boleh memiliki kedutaan besar di Israel.

 

"Israel adalah tanah yang diduduki, yang sebenarnya milik Palestina. Israel adalah negara yang dibuat oleh AS. Oleh karena itu, kami tidak menerima pembukaan kedutaan di Yerusalem maupun di Tel Aviv," kata Beqiri.

Warga lain, Sejdi Halimi, menegaskan bahwa keputusan negaranya untuk membuka kedutaan di Yerusalem diambil oleh pemerintah Kosovo dan AS, sehingga apa yang dikatakan rakyat tidak ada artinya.

"Anda bisa meminta seluruh Kosovo, tapi ketika pemerintah Kosovo dan AS memutuskan, letakkan bendera di sana. Tidak ada cara lain," kata Halimi.

 

Kosovo menjadi negara ketiga yang membuka kedutaan besar di Yerusalem setelah AS dan Guatemala. Ines Demiri akan menjabat menjadi Duta Besar Kosovo untuk Israel.

Pembentukan hubungan antara Kosovo dan Israel didahului dengan kesepakatan normalisasi hubungan yang dicapai dalam beberapa bulan terakhir antara Israel dan empat negara Arab, yaitu Uni Emirat Arab (UEA), Bahrain, Sudan, dan Maroko.

September 2020 lalu, mantan Presiden AS Donald Trump mengumumkan bahwa para pemimpin Serbia dan Kosovo yang bertemu di Gedung Putih mencapai kesepakatan untuk menormalisasi hubungan ekonomi antara kedua negara.

Pewarta: Fathoni Ahmad

Editor: Muchlishon