Jakarta, NU Online 

Ketua DPR RI Puan Maharani mengirim surat kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) António Guterres. Ia mendesak PBB untuk segera mengambil langkah luar biasa guna menghentikan krisis kemanusiaan di Jalur Gaza.

Ia menilai situasi di wilayah tersebut telah melampaui krisis pangan biasa dan berubah menjadi kelaparan yang disengaja akibat kebijakan Israel.

"Atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, saya berkirim surat, mengingat krisis kemanusiaan yang belum pernah terjadi sebelumnya di Jalur Gaza, di mana ratusan ribu keluarga, terutama anak-anak, menghadapi kelaparan akibat pengepungan dan pemboman massal yang terus-menerus dilakukan oleh Israel, yang telah menyebabkan kehancuran total kehidupan," ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima NU Online Rabu (13/8/2025).

Puan menilai situasi di Gaza telah bergeser dari sekadar krisis pangan menjadi kelaparan yang disengaja dan sistematis untuk menyasar warga sipil dengan menjadikan kelaparan sebagai senjata perang.

"Apa yang kita saksikan di Gaza saat ini bukan lagi sekadar krisis pangan, melainkan kelaparan yang diakibatkan oleh kebijakan yang disengaja dan sistematis untuk menyasar warga sipil dengan menggunakan kelaparan sebagai senjata perang," jelasnya.

Menurut Puan, tindakan menghalangi bantuan kemanusiaan dan pasokan penting hingga menciptakan kondisi kehidupan yang bertujuan menghancurkan secara fisik suatu kelompok nasional, etnis, atau agama dapat dianggap sebagai pelanggaran berat hukum internasional.

Ia menyoroti peningkatan jumlah kematian akibat kelaparan di wilayah utara Gaza, termasuk bayi yang meninggal karena kekurangan susu formula.

Data yang ia sampaikan menggambarkan skala krisis yang mengerikan yaitu lebih dari 1,1 juta warga Gaza mengalami kelaparan parah, 500 ribu anak terdampak malnutrisi akut, dan 70 persen lahan pertanian, pasar, serta toko makanan hancur. Akses pangan dan pasokan medis pun dibatasi selama berbulan-bulan.

Puan menegaskan bahwa kondisi ini jelas melanggar hukum humaniter internasional yang melarang penggunaan kelaparan sebagai metode peperangan. Karena itu, ia meminta PBB mengambil enam langkah konkret.

Pertama, PBB mengumumkan status kelaparan di Jalur Gaza sesuai Klasifikasi Fase Terpadu (IPC). Kedua, Dewan Keamanan PBB menyelenggarakan sidang darurat untuk mencegah kelaparan dan memastikan distribusi bantuan kemanusiaan.

"Ketiga, jika hambatan terhadap bantuan kemanusiaan berlanjut, aktifkan Bab VII Piagam PBB, karena situasi tersebut merupakan ancaman bagi perdamaian dan keamanan internasional," ungkap Puan.

Keempat, PBB memastikan penyediaan akses kemanusiaan tanpa hambatan di seluruh Gaza. Kelima, menyediakan dana kemanusiaan darurat untuk makanan, obat-obatan, dan air minum yang aman.

Keenam, memulihkan dan memfasilitasi segera bantuan kemanusiaan melalui UNRWA dan badan-badan PBB lainnya.

Puan menekankan, Indonesia tidak akan berpangku tangan melihat penderitaan rakyat Palestina.

"Kita tidak bisa tinggal diam sementara kekejaman ini terjadi di hadapan kita. Perserikatan Bangsa-Bangsa didirikan bukan hanya untuk menciptakan dunia yang aman, tetapi juga untuk melindungi warga sipil yang tak berdaya dari penindasan," ujarnya.

Ia menyatakan dukungan penuh, baik secara moral maupun kelembagaan, kepada kepemimpinan PBB dan meyakini lembaga itu akan bertindak sesuai urgensi krisis di Gaza.

"Kami sepenuhnya mendukung kepemimpinan Anda secara moral dan kelembagaan, dan percaya bahwa Perserikatan Bangsa-Bangsa akan bertindak sesuai urgensi yang dibutuhkan krisis ini," imbuhnya.