Ciputat, NU Online
Kontroversi mengenai Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Tangerang Selatan kian menggelinding. Hal ini dipicu oleh munculnya draf Raperda yang digagas oleh Dinas Pendidikan Tangsel.

Perda ini mulanya diharapkan menjadi jalan keluar dari berbagai masalah pendidikan yang sedang menerpa di kota baru hasil pemekaran kabupaten Tangerang ini. Tapi, ternyata drafnya malah berbuah kontroversi, bahkan banyak kalangan yang belum apa-apa sudah antipati.

Terk<>ait dengan hal ini, Lembaga Pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama (LP. Ma'arif NU) Tangerang Selatan belum menentukan sikap, setuju atau tidak, karena belum menerima draf tersebut.

“Saat ini kami belum tahu isi Raperda tersebut. Kami dan juga guru-guru seharusnya perlu dikasih tahu agar bisa memberi masukan yang terbaik untuk kemajuan pendidikan di Tangsel,” kata Ketua LP. Ma'arif NU Tangsel Abdullah Mas'ud saat menghadiri acara Temu Konsultasi Guru di Graha Paramuda, Ciputat, tadi sore, (8/4). 

Ia berpendapat, bahwa rancangan perda pendidikan Tangerang Selatan jangan terburu-buru disahkan. Sebelum disahkan, masyarakat perlu tahu isinya, khususnya guru. "Dialah yang menjadi tumpuan pendidikan dan bekerja day to day di lapangan. Kalau ada apa-apa terkait dengan kebijakan pendidikan, pasti guru yang pertama kena 'semprot' orang tua murid," tandas Mas'ud.

Karena itu, Mas'ud menambahkan, draf perda penyelenggaraan pendidikan ini perlu disosialisasikan. Jadi, drafnya dulu perlu disosialisasikan, lalu guru dan masyarakat memberi masukan. "Setelah matang dipertimbangkan berdasarkan masukan dari berbagai pihak, rancangan tersebut baru boleh disahkan," ujarnya di hadapan para guru binaan LP. Ma'arif NU Tangerang Selatan.  

"Bagi LP. Ma'arif NU, poin penting yang mesti clear dalam raperda tersebut adalah soal jaminan hak belajar bagi tiap anak, biaya pendidikan pro rakyat, peningkatan mutu SDM dan kompetensi tenaga pendidik, serta realisasi alokasi dana pendidikan 20 %," pungkasnya. (abd)