Makassar, NU Online
Puluhan mahasiswa di Makassar menyoroti kedaulatan energi, khususnya sektor Minyak dan Gas (Migas) yang dinilai sangat vital di Indonesia. Mereka berharap pemerintah dapat memberikan perhatian dalam menangani hal tersebut.
<>
Hal itu mengemuka dalam dialog publik diselenggarakan oleh PMII Sulsel bekerja sama dengan Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Sulsel yang dihelat di Warkop Cappo, Jalan Sultan Alauddin Makasar (24/11/2014).

Diskusi dengan tema "Problem Kedaulatan Migas: Konstitusi, Pasar Bebas dan Mifia Migas" ini  juga dihadiri mahasiswa lintas kampus, lintas organisasi, HMI, GMNI dan eksponen mahasiswa lainnya.

Pemateri diskusi, Khaeruddin Elu menilai kebijakan-kebjijakan mengenai minyak yang diterapkan di Indonesia dipengaruhi oleh Petral yang dihubungkan dengan praktik mafia minyak dan gas di Indonesia.

"Untuk itu, janji Jokowi mengenai pembuburan Petral perlu dikawal realisasinya," kata mantan pengurus PB PMII ini.

Tambahnya, pemerintahan harus cepat-cepat membenahi tata kelola migas nasional, agar mampu meningkatkan cadangan migas, dan keberlangsungan masyarakat Indonesia di masa-masa mendatang.

Pembicara lainya, Anwar Lasappa berpendapat UUD pasal 33, mengenai kekayaan dikuasai negara sering ditafsirkan berbeda. Menurutnya, penguasaan hanya dimaknai sekadar mengatur atau mengawasi, sehingga tidak ada kekuatan memiliki.

"Membangun kemandirian itu harus mempertegas kedaulatan negara terlebih dahulu", ujar Direktur Kajian Energi dan Lingkungan Hidup ini.

Pengamat Politik, Firdaus Muhammad menyarankan agar gerakan mahasiswa Makassar yang sering dianggap anarkis perlu dimodifikasi, sehingga pesan yang ingin disampaikan dapat diangkat secara utuh oleh media. (Ahmad Arfah/Mahbib)