Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Bojonegoro merayakan Harlah ke-56 PMII dengan beberapa rangkaian kegiatan acara. Termasuk salah satunya pembukaan Harlah ditandai dengan seminar dengan tema Mewujudkan Industrialisasi Migas Yang Ramah Lingkungan Untuk Kesejahteraan Masyarakat Bojonegoro di Gedung Paripurna DPRD Bojonegoro, Ahad (3/4).

Dalam seminar tersebut dihadiri para narasumber, pakar NGO, Joko Purwanto, Kepala Dinas ESDM, Agus Supriyadi, dari BLH, Lalim dan Komisi A DPRD Bojonegoro, Anam Warsito. Serta dihadiri ketua Mabincab PMII Bojonegoro, Ahmad Sunjani Zaid, Direktur Idfos, Ahmad Taufiq dan berbagai tamu undangan dari berbagai kampus dan organisasi kepemudaan. 

Ketua Panitia, M Zainul Ihwan menjelaskan perhelatan rangkaian harlah ke-56 Tahun PMII ini akan ada sembilan kegiatan yang dipersembahkan PC PMII Bojonegoro untuk kader, agama bangsa dan negara. "PMII memberikan kontribusi pemikiran dan gerakanya untuk membela bangsa dan penegak agama," jelasnya.

Sementara itu, Ketua PC PMII Bojonegoro, Ahmad Syahid mengajak semua pihak untuk peduli lingkungan dan kondisi lokal di Bojonegoro. Pasalnya saat ini problem sosial semakin tinggi, bagaimana menyelaraskan itu adalah tugas kita sebagai pemuda negeri ini.

"Misalkan migas, maka harus ada sumbangsih nyata pengelolaan Migas untuk pembangunan SDM dan ekonomi yang berkelanjutan serta tidak boleh merusak lingkungan kita. Agar daerah ini tidak mendapat kutukan sumberdaya migas," terangnya.

Seluruh narasumber mengapresiasi kegiatan PC PMII, yang tidak hanya peduli sosial kemasyarakatan. Tetapi lingkungan dan dampak-dampak lainnya yang merugikan masyarakat. Sehingga pemerintah dan organisasi kepemudaan dapat bersinergi, dalam menyelesaikan persoalan yang terjadi.

Agus Supriyadi, selaku kepala dinas ESDM menyampaikan bahwa saat ini Pemerintah Daerah sudah penuh inovasi dalam mengelola migas, agar bisa mensejahterakan masyarakat Bojonegoro, baik dari sektor  pendidikan, kesehatan, pertanian dan infra struktur.

"Dengan adanya dana migas, Pemerintah mulai membenahi berbagai sektor di daerah ini. Sehingga Bojonegoro sudah tidak lagi kabupaten terbelakang di Jawa Timur," ungkapnya.

Narasumber dari BLH, Lalim mengungkapkan, industrialisasi tidak bisa dilepaskan dengan lingkungan. Sehingga ia selalu menuntut perusahaan, agar peduli lingkungan. Pasalnya lingkungan menjadi faktor utama dalam pelestarian sosial kemasyarakatan.

Berbeda dengan pakar NGO Bojonegoro, Joko Purwanto menyampaikan bahwa industri ekstraktif akan mewujudkan kesejahteraan masyarakat bila adanya transparansi dalam pengelolaan dan pengalokasian dananya.

"Selain transparansi menjadi syarat utama terwujudnya pemerintahan, transparansi juga akan membudayakan kejujuran mulai dari perencanaan, pengelolaan dan pengevaluasian program multi stake holder," tandasnya. 

Sedangkan Komisi A DPRD Bojonegoro, Anam Warsito mengatakan kelemahan mengelola migas dengan baik antara lain adalah kurang adanya sinkronisasi program pemerintah dengan prrusahaan bahkan dengan RKPJMD. "Adanya migas jangan membuat mental pejabat kita membangun gedung-gedung yang kurang pro poor. Pemerintah eksekutif harus tahu skala prioritas," pungkasnya. (M Yazid/Fathoni)