Jember, NU Online
Untuk kedua kalinya puluhan anggota Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Jember menggelar unjuk rasa di halaman gedung DPRD Jember, Kamis (15/1). Mereka menuntut kejelasan soal rapat paripurna pengesahan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kabupaten Jember.
<>
Para pendemo juga mengusung poster bertuliskan “Persekongkolan Legislatif-Eksekutif Memperkosa Rakyat”. Menurut mereka,  selama ini pihak legislatif selalu menunda-nunda rapat peripurna pengesahan Raperda yang sudah dibahas sejak tahun 2013 itu. “Kami datang  untuk mempertanyakan keseriusan para wakil rakyat (anggota DPRD) dalam  membuat  RTRW. Ini sudah terlalu lama diambangkan,” teriak koordinator aksi, Fawaidh.

Ia menengarai bahwa penundaan pengesahan Raperda RTRW itu hanya akal-akalan pihak legislatif dan eksekutif untuk kemudian memasukkan klausul tambang dalam Raperda RTRW tersebut.

Fawaidh mengatakan, mayoritas rakyat Jember menginginkan tidak ada penambangan di daerah Jember, khususnya logam mineral. Sebab, eksploitasi tambang akan menyengsarakan rakyat di sekitarnya. “Suara rakyat itu tercermin lewat teman-teman di parlemen yang menolak tambang, dan itu harus kita dukung,” tuturnya.

Meski sempat tertahan di pintu masuk karena barikade polisi, akhirnya mereka bisa masuk halaman gedung DPRD Jember, dan perwakilannya diterima oleh Panitia Khusus (Pansus) RTRW. “Intinya saya sepakat dengan teman-teman PMII yang menolak tambang. Tapi untuk pengesahan RTRW, mesti menunggu kesepakatan dengan eksekutif,” ujar Ketua Pansus RTRW, Ayub Junaidi, yang juga Ketua GP Ansor Jember itu. (Aryudi A. Razaq/Mahbib)