Bojonegoro, NU Online
Mayoritas mata pencarian warga Bojonegoro adalah petani. Tetapi kehidupan petani, masih belum layak karena saat panen harga hasil panen tidak sesuai keinginan petani. Aktivis PMII Bojonegoro mengajak Dinas Pertanian (Disperta) setempat berdiskusi untuk menjamin perlindungan petani.
Diskusi diselenggarakan di kantor PMII Bojonegoro Jalan Pondok Pinang Nomor 2A Bojonegoro, Selasa (8/3). Selain diikuti puluhan aktivis dari kampus di Kota Ledre, hadir langsung Kepala Disperta Ahmad Djupari yang didampingi Kepala Bidang (Kabid) di Disperta setempat.
Diskusi dengan tema "Dari Hulu ke Hilir Pertanian di Bojonegoro, Harus Bisa Sejahterakan Petani", berlangsung gayeng dan penuh inovasi gagasan pengembangan pertanian di Bojonegoro.
"Permasalahan petani sangat kompleks, mulai tanam sampai panen," kata koordinator diskusi Imam Mukhibul Ma'ruf.
Aktivis pergerakan itu memaparkan bagaimana keluhan petani, hasil observasi PMII yang dilaksanakan beberapa waktu lalu. Bahwa permasalahan petani sangat kompleks, mulai dari modal tanam yang mayoritas hasil pinjaman, mahalnya harga pupuk dan obat, serta Sumber Daya Manusia (SDM) petani yang semakin berkurang.
Serta akses air yang bagian selatan sulit air dan bagian bantaran Bengawan Solo yang sering banjir dan lain sebagainya. Apalagi saat panen, harga jualnya yang murah. "Sehingga perlu perlindungan hak-hak mereka, agar mereka lebih berdaya saing tinggi dan sejahtera," terangnya.
Ketua PMII Bojonegoro Ahmad Syahid meminta lima hal yang menjadi gagasan besar diskusi tersebut. Salah satunya perlindungan kepada petani, mulai dari bibit, proses tanam, persediaan dan harga pupuk bahkan saat musim panen.
"Termasuk harus ada BUMD yang khusus menangani hasil pertanian di Bojonegoro sehingga bisa terwujud pasar induk beras, jagung, dan kedelai yang menjadi andalan pertanian Bojonegoro," ungkapnya.
Ia meminta PPL Disperta harus lebih intens mendampingi petani, memfungsikan lumbung padi desa dan simpan pinjam petani yang bunganya ringan bisa diintegerasikan dengan Bumdes. Terakhir evaluasi program yang kurang berjalan (Program Jambu, Seribu embung, Pompanisasi, Traktor bagi Poktan).
"Sebenarnya program yang telah direncanakan baik, tapi untuk realisasinya perlu dikontrol dan evaluasi. Intinya PMII mendorong agar Disperta lebih getol untuk menjamin perlindungan hak petani," tandasnya.
Kepala Disperta Ahmad Djupari menerangkan kepada puluhan aktivis PMII bahwa luas lahan pertanian Bojonegoro adalah 32 persen luas Kota Ledre. Jadi harus inovasi dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil pertanian di Bojonegoro ini.
"Meskipun lahan tidak terlalu luas, Bojonegoro sudah surplus hasil pertaniannya bahkan nomor tiga Se-Jawa Timur," tuturnya.
Namun memang masalah yang di hadapi petani sangat kompleks dan bahkan petani sering merugi. Jadinya generasi muda gengsi untuk bertani. Sedangkan generasi tua susah untuk diajak berinovasi.
"Dari permasalahan yang disampaikan PMII, kami sangat mengapresiasi perannya. Namun kita terbatas SDM sehingga butuh bantuan bersama untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Pada intinya saya sepakat bila petani berhak untuk hidup lebih sejahtera lagi," pungkasnya saat diskusi. (M Yazid/Alhafiz K)
Mayoritas mata pencarian warga Bojonegoro adalah petani. Tetapi kehidupan petani, masih belum layak karena saat panen harga hasil panen tidak sesuai keinginan petani. Aktivis PMII Bojonegoro mengajak Dinas Pertanian (Disperta) setempat berdiskusi untuk menjamin perlindungan petani.
Diskusi diselenggarakan di kantor PMII Bojonegoro Jalan Pondok Pinang Nomor 2A Bojonegoro, Selasa (8/3). Selain diikuti puluhan aktivis dari kampus di Kota Ledre, hadir langsung Kepala Disperta Ahmad Djupari yang didampingi Kepala Bidang (Kabid) di Disperta setempat.
Diskusi dengan tema "Dari Hulu ke Hilir Pertanian di Bojonegoro, Harus Bisa Sejahterakan Petani", berlangsung gayeng dan penuh inovasi gagasan pengembangan pertanian di Bojonegoro.
"Permasalahan petani sangat kompleks, mulai tanam sampai panen," kata koordinator diskusi Imam Mukhibul Ma'ruf.
Aktivis pergerakan itu memaparkan bagaimana keluhan petani, hasil observasi PMII yang dilaksanakan beberapa waktu lalu. Bahwa permasalahan petani sangat kompleks, mulai dari modal tanam yang mayoritas hasil pinjaman, mahalnya harga pupuk dan obat, serta Sumber Daya Manusia (SDM) petani yang semakin berkurang.
Serta akses air yang bagian selatan sulit air dan bagian bantaran Bengawan Solo yang sering banjir dan lain sebagainya. Apalagi saat panen, harga jualnya yang murah. "Sehingga perlu perlindungan hak-hak mereka, agar mereka lebih berdaya saing tinggi dan sejahtera," terangnya.
Ketua PMII Bojonegoro Ahmad Syahid meminta lima hal yang menjadi gagasan besar diskusi tersebut. Salah satunya perlindungan kepada petani, mulai dari bibit, proses tanam, persediaan dan harga pupuk bahkan saat musim panen.
"Termasuk harus ada BUMD yang khusus menangani hasil pertanian di Bojonegoro sehingga bisa terwujud pasar induk beras, jagung, dan kedelai yang menjadi andalan pertanian Bojonegoro," ungkapnya.
Ia meminta PPL Disperta harus lebih intens mendampingi petani, memfungsikan lumbung padi desa dan simpan pinjam petani yang bunganya ringan bisa diintegerasikan dengan Bumdes. Terakhir evaluasi program yang kurang berjalan (Program Jambu, Seribu embung, Pompanisasi, Traktor bagi Poktan).
"Sebenarnya program yang telah direncanakan baik, tapi untuk realisasinya perlu dikontrol dan evaluasi. Intinya PMII mendorong agar Disperta lebih getol untuk menjamin perlindungan hak petani," tandasnya.
Kepala Disperta Ahmad Djupari menerangkan kepada puluhan aktivis PMII bahwa luas lahan pertanian Bojonegoro adalah 32 persen luas Kota Ledre. Jadi harus inovasi dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil pertanian di Bojonegoro ini.
"Meskipun lahan tidak terlalu luas, Bojonegoro sudah surplus hasil pertaniannya bahkan nomor tiga Se-Jawa Timur," tuturnya.
Namun memang masalah yang di hadapi petani sangat kompleks dan bahkan petani sering merugi. Jadinya generasi muda gengsi untuk bertani. Sedangkan generasi tua susah untuk diajak berinovasi.
"Dari permasalahan yang disampaikan PMII, kami sangat mengapresiasi perannya. Namun kita terbatas SDM sehingga butuh bantuan bersama untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Pada intinya saya sepakat bila petani berhak untuk hidup lebih sejahtera lagi," pungkasnya saat diskusi. (M Yazid/Alhafiz K)
