Jakarta, NU Online
Pemerintah perlu mengambil kebijakan khusus dalam mempercepat pembangunan di Sumatera karena Pulau Andalas itu memiliki sumber daya alam yang besar dan secara
geografis dekat dengan ASEAN dan jalur perdagangan dunia.

Pemerintah pusat harus memahami kepentingan Sumatera dan harus pula rela memberi kesempatan melalui kebijakan politik dan anggaran, kata Gubernur Sumatera Selatan, H. Rosihan Arsyad di Palembang Kamis.

Menurut dia, prioritas untuk mempercepat pembangunan itu adalah hal yang wajar, karena pemerintah tidak mungkin membangun seluruh wilayah Republik ini dengan skala yang sama ditengah tajamnya perbedaan kondisi dan infrastruktur.

"Kebijakan ini bukan sesuatu hal yang mustahil karena pola yang sama juga diterapkan di China sehingga keberhasilan suatu wilayah akan menjadi kontributor dan motivator bagi percepatan pembangunan di wilayah lainnya," ujarnya.

Setelah kesempatan diberikan dan hasilnya mulai tampak maka pemerintah tentu bakal dapat melakukan pembangunan lebih fokus dalam meningkatkan  pembangunan di daerah-daerah lain yang masih tertinggal sesuai kondisinya.

Rosihan yang akan mengakhiri jabatannya pada 12 September 2003 menambahkan keistimewaan yang diberikan kepada Sumatera cukup beralasan karena sumber minyak dan gas bumi serta kekayaan alam Indonesia terbanyak terdapat di wilayah ini.

Keistimewaan itu bukan untuk selama-selamanya tetapi dalam jangka waktu tertentu sesuai rencana pembangunan Sumatera yang disepakati lebih dulu, sehingga dengan batasan waktu itu tidak bakal timbul kesan Sumatera akan melepaskan diri dari NKRI.

Untuk melaksanakan gagasan itu, menurut dia,  tidak perlu ada satu kementrian atau badan khusus melainkan cukup memanfaatkan fungsi kelembagaan dan organ yang sudah ada sebagai mana yang dirancang dalam agenda Sumatera.

Para gubernur se-Sumatera sejak beberapa tahun terakhir sudah menjalin kerjasama pembangunan diberbagai bidang sesuai kepentingan bersama sehingga dapat memperjuangkan kepentingan bersama dan memperkuat posisi tawar di dunia Internasional.

Agenda Sumatera itu mencakup pembangunan infrastruktur, pusat informasi dan promosi bersama serta sektor lainnya seperti jalan lintas Sumatera, perhubungan laut, penerbangan, perikanan, kereta api, investasi dan penyiapan SDM melalui pendidikan.(mkf)