Pamekasan, NU Online
Jumlah pengangguran di Pamekasan terus saja stagnan di angka 15 ribu jiwa selama 3 tahun terakhir. Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Pamekasan diketahui tidak punya data valid karena hanya mencatat berdasarkan pengajuan kartu pencari kerja atau yang biasa disebut dengan kartu kuning. Data seperti ini termasuk invalid.
<>
Hal demikian diungkap Sekrataris PCNU Pamekasan KH Abdurrahman Abbas. Pihaknya mendesak agar Dinsosnakertrans lebih serius dalam bekerja. Sebab, orang-orang di dalamnya selama ini mengenyam gaji yang diambil dari kas negara, alias uang rakyat yang berasal dari retribusi, pajak, dan sejenisnya.

“Catatan itu didasari atas pengajuan kartu kuning yang dilakukan secara berulang-ulang. Dan kadangkala jumlahnya mengalami peningkatan tajam, sewaktu ada tes Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Sementara, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Pamekasan, jumlahnya sudah turun pada kisaran 10 ribu jiwa pada tahun 2013,” ungkap Kiai Abdurrahman Abbas.

Dijelaskan, data di BPS Pamekasan tahun 2014, dari 827 ribu jumlah penduduk  Pamekasan, angka pengangguran sebanyak 15 ribu jiwa itu terjadi pada tahun 2009. Selanjutnya berkurang pada kisaran 10 ribu jiwa pada tahun 2010 dan kembali pada angka 15 ribu di tahun 2011. Kemudian, menurun jadi 11 ribu di tahun 2012. Lalu berkurang pada angka 10 ribu di tahun 2013.

Menurut Kiai Abbas, hal itu terjadi karena Pemkab Pamekasan belum mempunyai sistem pendataan sendiri. Dan tidak hanya terjadi pada angka pengangguran, melainkan pada sektor bantuan dan pendataan lain. Seperti halnya jumlah koperasi di Pamekasan yang dianggap tidak sehat.

“Pemkab Pamekasan sepertinya perlu membuat database khusus, data apapun itu. Supaya perubahan apapun bisa dideteksi secara valid,” katanya.

Imbas Buruk

Pada sektor bantuan sosial, menurutnya juga masih banyak kelemahan. Seperti bantuan untuk lembaga keagamaan di Bagian Kesejahteraan Rakyat Pemkab Pamekasan, banyak ditemui tumpang tindihnya data penerima. Di mana yang sebelumnya sudah menerima bantuan, kembali menerima lagi.

Di bidang perekonomian pun, pendataan koperasi juga dinilai kurang valid. Sebab untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi koperasi, perlu ada pembaruan data secara berkala. Lalu dari situ bisa mudah diketahui permasalahan apa yang membuat banyak koperasi dianggap tidak sehat.

“Lebih dari 200 dari 500 koperasi tidak sehat. Kalau ada database kan bisa dijadikan data awal bagaimana kondisinya. Termasuk untuk menghindari duplikasi pada bantuan sosial, seperti bantuan untuk lembaga keagamaan di Bagian Kesra,” tandasnya.

Sementara itu, Kepala Bagian Kesejahteraan Pemkab Pamekasan Amirusaleh mengatakan, bukan tidak ada pendataan dalam program bantuan untuk lembaga keagamaan itu. Pada realisasi bantuan di tahun 2014 ini, jadi awal kegiatan pendataan untuk menghindari tumpang tindih data penerima.

“Tahun ini sudah kami mulai membuat database. Supaya pada pelakasanaan berikutnya tidak ada tumpang tindih,” pungkasnya.

Terpisah, Kepala Dinsosnakertrans Al Walid menyatakan sangat mengapresiasi atas kritik membangun dari PCNU Pamekasan. Dia berjanji akan melakukan pembenahan dalam validasi data pengangguran dan lainnya di Dinsosnakertrans. (Hairul Anam/Mahbib)