Foto: Ilustrasi
Garut, NU Online
Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Garut membahas isu-isu terkini sebagai topik bahtsul masail pada musyawarah kerja cabang II di Pesantren Al-Huda, Selasa (17/1). Mereka mengangkat masalah pemilihan pemimpin non-Muslim di negara demokrasi Indonesia sebagai respon PCNU Garut terhadap fenomena SARA baru-baru ini yang memicu reaksi masyarakat.
“Ini ada fenomena nasional mengenai Ahok. Makanya kita ingin meninjaunya dari segi syari’at Islam, bagaimana sebetulnya memilih pemimpin non-Muslim. Apakah boleh atau tidak di negara demokrasi Indonesia. Kita bukan darul muslimin, kita adalah negara demokrasi yang notabene tidak mengedepankan asas keagamaan sebagai dasar negara,” terang Sekretaris Panitia Mukercab II Aceng Hilman Umar Bashori saat dijumpai di Pesantren Al-Huda.
PCNU Garut menilai isu ini penting diangkat dalam pembahasan bahtsul masail guna menangani keragu-raguan masyarakat dalam menyikapi fenomena terkait dari sisi syari’at islam.
Dalam batsul matsail peserta musyawarah akan membahas seperti apa kualifikasi pemilihan pemimpin non-Muslim jika memang diperbolehkan.
Sebaliknya bila dilarang oleh syari’at Islam, PCNU Garut akan merumuskan bagaimana ketentuan-ketentuannya. (Rohmah Nashruddin/Alhafiz K)
Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Garut membahas isu-isu terkini sebagai topik bahtsul masail pada musyawarah kerja cabang II di Pesantren Al-Huda, Selasa (17/1). Mereka mengangkat masalah pemilihan pemimpin non-Muslim di negara demokrasi Indonesia sebagai respon PCNU Garut terhadap fenomena SARA baru-baru ini yang memicu reaksi masyarakat.
“Ini ada fenomena nasional mengenai Ahok. Makanya kita ingin meninjaunya dari segi syari’at Islam, bagaimana sebetulnya memilih pemimpin non-Muslim. Apakah boleh atau tidak di negara demokrasi Indonesia. Kita bukan darul muslimin, kita adalah negara demokrasi yang notabene tidak mengedepankan asas keagamaan sebagai dasar negara,” terang Sekretaris Panitia Mukercab II Aceng Hilman Umar Bashori saat dijumpai di Pesantren Al-Huda.
PCNU Garut menilai isu ini penting diangkat dalam pembahasan bahtsul masail guna menangani keragu-raguan masyarakat dalam menyikapi fenomena terkait dari sisi syari’at islam.
Dalam batsul matsail peserta musyawarah akan membahas seperti apa kualifikasi pemilihan pemimpin non-Muslim jika memang diperbolehkan.
Sebaliknya bila dilarang oleh syari’at Islam, PCNU Garut akan merumuskan bagaimana ketentuan-ketentuannya. (Rohmah Nashruddin/Alhafiz K)
