Rembang, NU Online
Pimpinan Anak Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kecamatan Kaliori, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah menyayangkan perizinan usaha warung kopi/kafe karaoke di Kabupaten Rembang kini tidak lagi ditangani oleh KPPT (Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu).
Keprihatinan ini muncul menyusul adanya temuan tujuh kafe karaoke yang diduga menyimpang dari perizinan karena menjual miras dan menyediakan “layanan plus-plus”. Ketujuh karaoke tersebut berada di Kecamatan Kragan, Rembang, Jawa Tengah.
Ketua Pimpinan Anak Cabang GP Ansor Kaliori Jasmani menilai mudahnya perizinan tersebut memicu menjamurnya jumlah warung kopi yang ada di Kabupaten Rembang. Jasmani menyebut, pada tahun 2014 tercatat ada 800 warung kopi. Sejak Januari lalu izin warung kopi tak terkontrol karena cukup diurus di tingkat kecamatan saja. Jumlah ini belum termasuk kafe yang menyediaakan fasilitas karaoke dan jenis tempat hiburan lainnya.
"Jika setiap warung kafe mempekerjakan 4 perempuan sebagai penyaji, maka jika ada 800 warung kopi maka ada sekitar 3.200 pekerja yang ada di sektor ini. Jumlah yang sangat fantastis,” terangnya, Selasa (15/3).
Dari 14 kecamatan, yang bisa mengurus perizinan warung kopi di level kecamatan berjumlah 8 di antaranya Kecamatan Kaliori, Rembang, Lasem, Kragan, Pancur, Sale, dan Sluke.
Sebelumnya diwartakan, lima organisasi Islam yang menamakan diri Aliansi Pemuda Muslim Rembang (APMR) menolak tujuh kafe karaoke yang menjual miras dan menyediakan “layanan plus-plus” di Kecamatan Kragan, Rembang, Jawa Tengah.
Lima organisasi yang dimaksud adalah Karang Taruna Kecamatan Kragan, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, Alumni Santri Sarang, Gerakan Pemuda Ansor, dan Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU).
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Rembang Bisri Cholil Laquf (Gus Gipul) berharap agar pembahasan soal revisi Perda Nomor 8 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Usaha Kepariwisataan melibatkan semua tokoh lintas agama dan juga masyarakat. (Ahmad Asmu'i/Mahbib)
Pimpinan Anak Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kecamatan Kaliori, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah menyayangkan perizinan usaha warung kopi/kafe karaoke di Kabupaten Rembang kini tidak lagi ditangani oleh KPPT (Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu).
Keprihatinan ini muncul menyusul adanya temuan tujuh kafe karaoke yang diduga menyimpang dari perizinan karena menjual miras dan menyediakan “layanan plus-plus”. Ketujuh karaoke tersebut berada di Kecamatan Kragan, Rembang, Jawa Tengah.
Ketua Pimpinan Anak Cabang GP Ansor Kaliori Jasmani menilai mudahnya perizinan tersebut memicu menjamurnya jumlah warung kopi yang ada di Kabupaten Rembang. Jasmani menyebut, pada tahun 2014 tercatat ada 800 warung kopi. Sejak Januari lalu izin warung kopi tak terkontrol karena cukup diurus di tingkat kecamatan saja. Jumlah ini belum termasuk kafe yang menyediaakan fasilitas karaoke dan jenis tempat hiburan lainnya.
"Jika setiap warung kafe mempekerjakan 4 perempuan sebagai penyaji, maka jika ada 800 warung kopi maka ada sekitar 3.200 pekerja yang ada di sektor ini. Jumlah yang sangat fantastis,” terangnya, Selasa (15/3).
Dari 14 kecamatan, yang bisa mengurus perizinan warung kopi di level kecamatan berjumlah 8 di antaranya Kecamatan Kaliori, Rembang, Lasem, Kragan, Pancur, Sale, dan Sluke.
Sebelumnya diwartakan, lima organisasi Islam yang menamakan diri Aliansi Pemuda Muslim Rembang (APMR) menolak tujuh kafe karaoke yang menjual miras dan menyediakan “layanan plus-plus” di Kecamatan Kragan, Rembang, Jawa Tengah.
Lima organisasi yang dimaksud adalah Karang Taruna Kecamatan Kragan, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, Alumni Santri Sarang, Gerakan Pemuda Ansor, dan Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU).
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Rembang Bisri Cholil Laquf (Gus Gipul) berharap agar pembahasan soal revisi Perda Nomor 8 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Usaha Kepariwisataan melibatkan semua tokoh lintas agama dan juga masyarakat. (Ahmad Asmu'i/Mahbib)
