Warta JELANG MUKTAMAR

Warga Nahdliyin Desak Muktamar Rumuskan Agenda Kerakyatan

Sab, 20 Maret 2010 | 01:35 WIB

Yogyakarta, NU Online
Warga Nahdliyin yang berkumpul di Yogyakarta dalam “Forum Masyarakat Nahdliyin Yogyakarta” berharap Muktamar ke-32 Nahdlatul Ulama (NU) menghasilkan agenda-agenda yang berdimensi kerakyatan. Muktamar perlu mengurangi pembahasan yang bersifat ”elit”.

Demikian dalam rilis pers Forum Masyarakat Nahdliyin Yogyakarta yang diterima NU Online, Sabtu (20/3) terkait pelaksanaan seminar nasional bertema ”Krisis Kepemimpinan dan Manajemen NU” yang diadakan menyongsong Muktamar ke-32 NU Makassar.<>

”Muktamar ke-32 menjadi momen paling menentukan bagi organisasi yang mayoritas warganya adalah kaum miskin di pedesaan, kaum buruh kecil, TKI-TKW, petani kecil, komunitas-komunitas langgar kecil di tanah air, komunitas-komunitas anak muda, dan komunitas-komunitas pesantren,” kata Nur Kholiq Ridlwan mewakili forum ini.

Menurutnya, organisasi NU saat ini berada dalam situasi dilematis. Satu sisi masyarakat bawah NU yang miskin dan jumlahnya terbesar belum merasakan hasil nyata dari agenda-agenda kerakyatan, namun di sisi lain liberalisasi ekonomi sudah menyentuh ke desa-desa.

”Pada saat yang sama, elit-elit NU lebih fokus pada dimensi politik praktis semisal pilkada dan terlibat dalam dukung mendukung dalam kegiatan politik praktis yang sebenarnya menjadi wilayah partai politik. Padahal NU telah digariskan berada dalam Khittahnya sebagai jam’iyah diniyah ijtimaiyah,” katanya.
 
Forum Masyarakat Nahdliyin Yogyakarta mendesak agar Muktamar NU bisa menelorkan keputusan-keputusuan yang bermanfaat bagi masyarakat NU dan bagi pengembangan organisasi NU ke depan

”Peserta muktamar, perlu menelorkan dan mendukung agenda-agenda berdimensi kerakyatan dan kebangsaan yang menjadi problem riil masyarakat NU,” katanya.

Ditambahkan. peserta muktamar perlu memilih kepemimpinan yang tidak memiliki cacat moral dan mencederai Khittah NU, yang memiliki track record hanya menggunakan NU untuk dukung mendukung kepentingan sesaat; terutama berkaitan dengan politik praktis. (nam)