Wapres Ingin Perkuat Kemitraan Pemerintah dengan Umat Islam
NU Online · Ahad, 9 Mei 2010 | 12:22 WIB
Wakil Presiden Boediono menyambut baik penyelenggaraan Kongres Umat Islam, yang berakhir di Jakarta hari ini, 9 Mei 2010. Kongres ini diharapkan dapat memperkuat kemitraan Pemerintah dengan umat Islam.
Namun, Boediono menjelaskan, upaya yang dilakukan Pemerintah bukan hanya untuk memperkuat kemitraan dengan umat Islam. Karena Boediono menganggap Pemerintah juga milik umat Islam, dan bekerja untuk umat Islam.<>
"Pemerintah ini milik umat Islam. Karena Pemerintah, juga legislatif, dipilih oleh sebagian besar warga, umat Islam," kata Boediono dalam sambutannya saat menutup Kongres.
Keberpihakan Pemerintah kepada umat Islam, diklaim Boediono, dapat dilihat dari program kerja. "(Program) untuk mereka yang tertinggal, keberpihakan pada usaha mikro-kecil, pendidikan, kesehatan, kemaslahatan bagi bangsanya," ucap Boediono seperti dilansir vivanews.com.
Pemerintah, menurut Boediono, juga melihat pembangunan nilai agama sebagai hal yang penting. "Tugas kita bersama adalah mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral," ujar ekonom asal Universitas Gajah Mada ini.
Sebelumnya, Wakil Penanggung Jawab Kongres Umat Islam Din Syamsuddin mengharapkan meningkatnya kemitraan umat Islam dengan Pemerintah. Karena selama ini Pemerintah dianggap belum mengakomodir kepentingan umat Islam.
"Kekuatan ekonomi umat Islam tergerus oleh zaman karena tidak bisa bersaing dengan kelompok-kelompok lain. Karena sistem kapitalistik, Pemerintah terlalu membuka pintu selebar-lebarnya untuk ini," ucap Din yang juga Ketua Umum PP Muhammadiyah. (mad)
Terpopuler
1
Fadli Zon Didesak Minta Maaf Karena Sebut Peristiwa Pemerkosaan Massal Mei 1998 Hanya Rumor
2
Mendesak! Orientasi Akhlak Jalan Raya di Pesantren
3
40 Hari Wafat Gus Alam, KH Said Aqil Siroj: Pesantren Harus Tetap Hidup!
4
LD PBNU Ungkap Fungsi Masjid dalam Membina Umat yang Ramah Lingkungan
5
Mendaki Puncak Jabal Nur, Napak Tilas Kanjeng Nabi di Gua Hira
6
Orang-Orang yang Terhormat, Novel Sastrawan NU yang Dianggap Berbahaya Rezim Soeharto
Terkini
Lihat Semua