Wajib Baca Al-Quran Diusulkan bagi 'Wali Nanggroe'

Banda Aceh, NU Online
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Tgk Rasyidin Abdullah, mengusulkan wajib baca Al-Quran bagi calon "Wali Nanggroe" dimasukkan dalam rumusan Rancangan Qanun (Raqan/Perda) "Wali Nanggroe" yang dibahas DPR Aceh.

"Saya tidak sependapat syarat wajib baca Al-Quran tidak masuk dalam rumusan pasal 4 draft Raqan Wali Nanggroe. Bahkan jika itu tidak dimasukkan maka terkesan sosok Wali Nanggroe adalah pribadi suci," katanya di Banda Aceh, Jum'at.<>

Pada sidang paripurna pemandangan umum anggota dewan, Rasyidin mempertanyakan apa yang melatarbelakangi sehingga syarat wajib mampu baca Al-Quran bagi calon "Wali Nanggroe" itu tidak dimasukkan dalam rumusan pasal 4 Raqan tersebut.

Dia mengatakan, untuk menjadi calon tamtama (TNI), mahasiswa atau calon gubernur/wakil gubernur serta bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota, anggota DPRA dan DPRK di Aceh dipersyaratkan mampu membaca Al-Quran.

Undang Undang (UU) No.11/2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) menghendaki sosok "Wali Nanggroe" tokoh yang disegani, pemimpin adat, pemersatu masyarakat yang independen, berwibawa, berwenang membina serta mengawasi lembaga adat dan istiadat.

"Namun ketika persyaratan mampu membaca Al-Quran tidak dimasukkan sebagai persyaratan bagi calon Wali Nanggroe, maka lembaga yang akan dibentuk tersebut akan hilang marwahnya sebagai pemimpin," kata dia.

Oleh karena itu, Tgk Rasyidin Abdullah yang juga politisi PPP tersebut minta Pansus agar memasukkan syarat mampu membaca Al-quran dalam Raqan "Wali Nanggroe" sebelum disahkan menjadi Qanun (Perda).Raqan tentang Wali Nanggroe merupakan usul inisiatif anggota DPRA periode 2004-2009. Raqan tersebut sebagai upaya menyahuti amanah UUPA dan nota kesepahaman bersama (MoU) Helsinki, Filandia.

Konflik bersenjata berkepanjangan di provinsi ujung paling barat Indonesia itu berakhir setelah penandatanganan MoU antara Pemerintah dengan pihak Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Helsinki pada 15 Agustus 2005. (ant/mad)