Jakarta, NU Online
Usulan kenaikan gaji menteri dan pejabat negara terus mendapat kritikan dari sejumlah pihak. Ketua Fraksi Partai kebangkitan Bangsa (PKB) DPR RI H Marwan Ja'far memandang kenaikan gaji menteri belum perlu karena bangsa sedang dilanda krisis dan ditimpa bencana alam.
Ketua Umum PP Muslimat NU Khofifah Indar Parawansa menyatakan, usulan kenaikan gaji sangat tidak pantas diwujudkan, karena di saat yang sama tingkat pengangguran dan kemiskinan di Indonesia masih tinggi.<>
Menurut Marwan, meski alasan kenaikan gaji menteri ini dalam rangka reformasi birokrasi, namun menurutnya, bukan yang utama. Karena yang lebih penting peningkatan Sumberdaya manusia (SDM) dan perampingan birokrasi.
"Lebih baik pemerintah menaikkan gaji prajurit TNI dan PNS golongan rendah. Kalau yang ini, kami menilai lebih mendesak," katanya di Gedung Nusantara I DPR RI, Rabu (28/10).
Khofifah mengimbau para anggota kabinet mengutamakan kinerja dahulu untuk kepentingan bangsa dan negara. Rakyat, katanya, tentu sangat berharap bukti nyata kinerja para pembantu Presiden itu. Jika tidak, berarti mereka telah mengkhianati amanat rakyat.
”Mereka (para menteri) juga belum bekerja. Masa belum kerja, sudah minta kenaikan gaji," ujar di sela kunjungannya di daerah terkena gempa di Kecamatan Nan Sabaris, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, Selasa (27/10).
Khofifah menceritakan pengalamannya selama jadi menteri. Diakuinya, gaji menteri memang tak banyak. Namun, selain itu, terdapat beragam tunjangan dan dana taktis yang nilainya bisa mencapai Rp 200 juta. Berbagai fasilitas sebagai penunjang kinerjanya pun seluruhnya dibiayai negara.
"Jadi, sebetulnya, gaji itu sendiri nyaris tidak tersentuh (baca: tak banyak digunakan) karena sudah ada tunjangan-tunjangan lain serta dana taktis yang menurut saya sudah lebih dari cukup. Kalau misalkan dirasa tidak cukup, mereka harusnya tahu diri, toh mereka bekerja untuk kepentingan rakyat," papar mantan calon gubernur Jawa Timur itu.
Masyarakat, imbuhnya, perlu mengawasi dan menilai kinerja para menteri tersebut, setidaknya untuk 100 hari pertama atau satu kuartal pertama. Sebaliknya, para menteri harus bisa membuktikan bahwa mereka sungguh-sungguh bekerja untuk rakyat. (nam/len)
Usulan kenaikan gaji menteri dan pejabat negara terus mendapat kritikan dari sejumlah pihak. Ketua Fraksi Partai kebangkitan Bangsa (PKB) DPR RI H Marwan Ja'far memandang kenaikan gaji menteri belum perlu karena bangsa sedang dilanda krisis dan ditimpa bencana alam.
Ketua Umum PP Muslimat NU Khofifah Indar Parawansa menyatakan, usulan kenaikan gaji sangat tidak pantas diwujudkan, karena di saat yang sama tingkat pengangguran dan kemiskinan di Indonesia masih tinggi.<>
Menurut Marwan, meski alasan kenaikan gaji menteri ini dalam rangka reformasi birokrasi, namun menurutnya, bukan yang utama. Karena yang lebih penting peningkatan Sumberdaya manusia (SDM) dan perampingan birokrasi.
"Lebih baik pemerintah menaikkan gaji prajurit TNI dan PNS golongan rendah. Kalau yang ini, kami menilai lebih mendesak," katanya di Gedung Nusantara I DPR RI, Rabu (28/10).
Khofifah mengimbau para anggota kabinet mengutamakan kinerja dahulu untuk kepentingan bangsa dan negara. Rakyat, katanya, tentu sangat berharap bukti nyata kinerja para pembantu Presiden itu. Jika tidak, berarti mereka telah mengkhianati amanat rakyat.
”Mereka (para menteri) juga belum bekerja. Masa belum kerja, sudah minta kenaikan gaji," ujar di sela kunjungannya di daerah terkena gempa di Kecamatan Nan Sabaris, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, Selasa (27/10).
Khofifah menceritakan pengalamannya selama jadi menteri. Diakuinya, gaji menteri memang tak banyak. Namun, selain itu, terdapat beragam tunjangan dan dana taktis yang nilainya bisa mencapai Rp 200 juta. Berbagai fasilitas sebagai penunjang kinerjanya pun seluruhnya dibiayai negara.
"Jadi, sebetulnya, gaji itu sendiri nyaris tidak tersentuh (baca: tak banyak digunakan) karena sudah ada tunjangan-tunjangan lain serta dana taktis yang menurut saya sudah lebih dari cukup. Kalau misalkan dirasa tidak cukup, mereka harusnya tahu diri, toh mereka bekerja untuk kepentingan rakyat," papar mantan calon gubernur Jawa Timur itu.
Masyarakat, imbuhnya, perlu mengawasi dan menilai kinerja para menteri tersebut, setidaknya untuk 100 hari pertama atau satu kuartal pertama. Sebaliknya, para menteri harus bisa membuktikan bahwa mereka sungguh-sungguh bekerja untuk rakyat. (nam/len)
Terpopuler
1
Innalillahi, Nyai Nafisah Ali Maksum, Pengasuh Pesantren Krapyak Meninggal Dunia
2
Sosok Nabi Daniel, Utusan Allah yang Dimakamkan di Era Umar Bin Khattab
3
Cerita Pasangan Gen Z Mantap Akhiri Lajang melalui Program Nikah Massal
4
Asap sebagai Tanda Kiamat dalam Hadits: Apakah Maksudnya Nuklir?
5
3 Pesan Penting bagi Pengamal Ratib Al-Haddad
6
Mimpi Lamaran, Menikah, dan Bercerai: Apa Artinya?
Terkini
Lihat Semua
