Warta
Tentang Nuklir, NU Tidak Mungkin Mendahului Pemerintah
NU Online · Selasa, 18 Januari 2011 | 12:01 WIB
Jakarta, NU Online
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) tidak mungkin mendahului pemerintah dalam penggunaan energi nuklir. Artinya jika pemerintah belum siap untuk membangun Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTNU) maka tidak mungkin PBNU menyatakan dukungan penggunaan nuklir sebagai pembangkit listrik.
Sebagai organisasi keagamaan, PBNU akan menolak jika PLTN yang akan dibangun memiliki dampak madhorot (kerugian) lebih besar daripada manfaatnya. Namun jika manfaatnya lebih banyak daripada madhorotnya, tentu PBNU akan mendukung.<>
Demikian dinyatakan Wakil Sekretaris Jenderal PBNU Abdul Mun'im DZ ketika menerima beberapa perwakilan asosiasi masyarakat pendukung nuklir Indonesia di Gedung PBNU Jl. Kramat Raya 164 Jakarta, Selasa (18/1). Menurut Mun'im, dukungan atau penolakan PBNU bergantung pada kesiapan pemerintah.
“PBNU dalam hal ini akan selalu menimbang manfaat atau madhorotnya bagi masyarakat tempat dibangunnya PLTN dan bangsa secara umum. Termasuk mengenai hukum penggunaannya, tentu juga akan dipertimbangkan melalui madhorot dan manfaatnya itu tadi,” tutur Mun'im.
Sementara itu, salah satu perwakilan dari asosiasi masyarakat pendukung nuklir Indonesia, Sutaryo Supardi memaparkan, selama ini masyarakat lebih mendengar nuklir sebagai ketakutan sejarah. Sehingga akan selalu cenderung menolak jika berbicara mengenai PLTN.
“Padahal mestinya masyarakat juga diberitahu bahwa teknologi nuklir terus mengalami perkembangan. Termasuk terkait keamanan yang semakin tinggi, sehingga masyarakat tidak perlu lagi khawatir jika pemerintah Indonesia akan membangun PLTN,” tutur Sutaryo. (min)
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) tidak mungkin mendahului pemerintah dalam penggunaan energi nuklir. Artinya jika pemerintah belum siap untuk membangun Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTNU) maka tidak mungkin PBNU menyatakan dukungan penggunaan nuklir sebagai pembangkit listrik.
Sebagai organisasi keagamaan, PBNU akan menolak jika PLTN yang akan dibangun memiliki dampak madhorot (kerugian) lebih besar daripada manfaatnya. Namun jika manfaatnya lebih banyak daripada madhorotnya, tentu PBNU akan mendukung.<>
Demikian dinyatakan Wakil Sekretaris Jenderal PBNU Abdul Mun'im DZ ketika menerima beberapa perwakilan asosiasi masyarakat pendukung nuklir Indonesia di Gedung PBNU Jl. Kramat Raya 164 Jakarta, Selasa (18/1). Menurut Mun'im, dukungan atau penolakan PBNU bergantung pada kesiapan pemerintah.
“PBNU dalam hal ini akan selalu menimbang manfaat atau madhorotnya bagi masyarakat tempat dibangunnya PLTN dan bangsa secara umum. Termasuk mengenai hukum penggunaannya, tentu juga akan dipertimbangkan melalui madhorot dan manfaatnya itu tadi,” tutur Mun'im.
Sementara itu, salah satu perwakilan dari asosiasi masyarakat pendukung nuklir Indonesia, Sutaryo Supardi memaparkan, selama ini masyarakat lebih mendengar nuklir sebagai ketakutan sejarah. Sehingga akan selalu cenderung menolak jika berbicara mengenai PLTN.
“Padahal mestinya masyarakat juga diberitahu bahwa teknologi nuklir terus mengalami perkembangan. Termasuk terkait keamanan yang semakin tinggi, sehingga masyarakat tidak perlu lagi khawatir jika pemerintah Indonesia akan membangun PLTN,” tutur Sutaryo. (min)
Terpopuler
1
Saat Jamaah Haji Mengambil Inisiatif Berjalan Kaki dari Muzdalifah ke Mina
2
Perempuan Hamil di Luar Nikah menurut Empat Mazhab
3
Pandu Ma’arif NU Agendakan Kemah Internasional di Malang, Usung Tema Kemanusiaan dan Perdamaian
4
Saat Katib Aam PBNU Pimpin Khotbah Wukuf di Arafah
5
Belasan Tahun Jadi Petugas Pemotongan Hewan Kurban, Riyadi Bagikan Tips Hadapi Sapi Galak
6
360 Kurban, 360 Berhala: Riwayat Gelap di Balik Idul Adha
Terkini
Lihat Semua
