Jakarta, NU Online
Tahun ini pemerintah akan membentuk Kantor Misi Haji Indonesia (KMHI) di Arab Saudi. Untuk pembentukan kantor ini, telah memperoleh persetujuan dari instansi terkait.
"Dengan pembentukan KMHI ini, diharapkan penyelenggaraan ibadah haji di Arab Saudi dikelola secara lebih tersistem dan terstruktur sepanjang tahun," tutur Menteri Agama Suryadharma Ali di Jakarta, Rabu (26/1).<<>br />
Menag menyatakan pula, terkait pengawasan terhadap penyelenggaraan ibadah haji yang independen, saat ini sedang diproses pengusulan pengangkatan anggota Komisi Pengawas Haji Indonesia (KPHI), yang diharapkan pada musim haji 1432H/2011 sudah dapat melaksanakan tugasnya.
Suryadharma Ali berharap, keberadaan KPHI dapat mengawasi berjalannya sistem dan manajemen penyelenggaraan ibadah haji yang menjunjung tinggi semangat keadilan, transparansi dan akuntabilitas publik, sehingga dapat memberikan pertimbangan yang obyektif untuk penyelenggaraan ibadah haji yang lebih baik.
Menag menilai, pemisahan fungsi penyelenggaraan dan pengawasan merupakan "sejarah baru" dalam penyelenggaraan ibadah haji Indonesia. Hal ini diharapkan semakin meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan ibadah haji yang dikelola pemerintah. (min)
Tahun ini pemerintah akan membentuk Kantor Misi Haji Indonesia (KMHI) di Arab Saudi. Untuk pembentukan kantor ini, telah memperoleh persetujuan dari instansi terkait.
"Dengan pembentukan KMHI ini, diharapkan penyelenggaraan ibadah haji di Arab Saudi dikelola secara lebih tersistem dan terstruktur sepanjang tahun," tutur Menteri Agama Suryadharma Ali di Jakarta, Rabu (26/1).<<>br />
Menag menyatakan pula, terkait pengawasan terhadap penyelenggaraan ibadah haji yang independen, saat ini sedang diproses pengusulan pengangkatan anggota Komisi Pengawas Haji Indonesia (KPHI), yang diharapkan pada musim haji 1432H/2011 sudah dapat melaksanakan tugasnya.
Suryadharma Ali berharap, keberadaan KPHI dapat mengawasi berjalannya sistem dan manajemen penyelenggaraan ibadah haji yang menjunjung tinggi semangat keadilan, transparansi dan akuntabilitas publik, sehingga dapat memberikan pertimbangan yang obyektif untuk penyelenggaraan ibadah haji yang lebih baik.
Menag menilai, pemisahan fungsi penyelenggaraan dan pengawasan merupakan "sejarah baru" dalam penyelenggaraan ibadah haji Indonesia. Hal ini diharapkan semakin meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan ibadah haji yang dikelola pemerintah. (min)
Terpopuler
1
Rais Aam PBNU dan Sejumlah Kiai Terima Penghargaan dari Presiden Prabowo
2
Khutbah Jumat: Maulid Nabi Muhammad dan 5 Tugas Kenabian
3
Khilaf dan Kurang Cermat, PBNU Minta Maaf Telah Undang Peter Berkowitz
4
Kesejahteraan Guru Terancam, Kemendikdasmen Hanya Dapat 7% dari Rp757 Triliun Anggaran Pendidikan
5
Khutbah Bahasa Jawa: Bungaha kelawan Rahmat Paling Agung — Kanjeng Nabi Muhammad saw
6
DPR Ketok Palu, BP Haji Kini Sah Jadi Kementerian
Terkini
Lihat Semua
