Sarbumusi Ingin Jembatani Kepentingan Buruh dan Pengusaha

Jakarta, NU Online
Ketua Umum DPP Sarbumusi Syaiful Bahri Anshori menegaskan, dalam kepemimpinannya selama lima tahun ke depan, ia menginginkan agar Sarbumusi mampu menjembatani kepentingan buruh dan pengusaha karena dua-duanya saling membutuhkan dan tak terpisahkan.

“Sarbumusi akan mengembangkan dialog sebagai kunci penyelesaian persoalan buruh. Dalam pandangan Sarbumusi, perundingan lebih produktif ketimbang konfrontasi di jalanan. Mogok dan demo tetap perlu sebagai pamungkas, tetapi tidak bisa dijadikan indicator mengukur kehebatan serikat buruh,” katanya ketika menyampaikan pidato sambutan pada acara pelantikan di gedung PBNU, Kamis (2/9).<>

Dalam orasinya, ia juga menyatakan meskipun Indonesia dikaruniai sumber daya alam dan sumber daya manusia yang melimpah, tetapi belum mampu memberi kekuatan industri dalam negeri karena masih banyak persoalan yang mendera seperti masalah infrastrukru, energi, teknologi, administrasi dan lainnya. Hal ini menjadikan buruh sebagai salah satu korban yang turun menanggung berbagai persoalan ini.

Ia juga menegaskan, outsourcing merupakan salah satu persoalan yang dihadapi oleh buruh di Indonesia yang harus dicarikan penyelesaian yang adil bagi buruh dan pengusaha.

“Kita ingin membebaskan buruh dari jereatan outsourcing yang tidak sesuai UU. Namun di sisi lain, kami sadar bahwa selama industri dalam negeri kita terpuruk, outsourcing akan terus merajalela,” tandasnya.

Mantan ketua umum PB PMII ini juga berjanji akan membantu buruh ter-PHK agar mendapatkan pesangon yang layak, tetapi ia juga akan memberi urun rembuk dan sumbang saran bagaimana melindungi industri dalam negeri dan perusahaan dari kebangkrutan.

“Mari kita bersama-sama mencari jalan keluar dan perbaikan, bukan hanya bagi mreka yang tengah bekerja, namun juga mereka yang saat ini tak kunjung memperoleh pekerjaan,” tandasnya.

Upaya lain yang akan dilakukan adalah melakukan konsolidasi organisasi dan mengembangkan program-program komprehensif seperti penyediaan akses informasi lapangan kerja, pelatihan kerja dan pengembangan kapasitas buruh, inisiasi revisi UU Ketenagakerjaan yang lebih berfihak pada buruh hingga aktif terlibat berjejaring dengan serikat buruh dalam atau luar negeri dan organisasi-organisasi buruh internasional. (mkf)