Sarbumusi Desak Pemerintah Hapus Outsourcing

Brebes, NU Online
Penerapan sistem outsourcing dalam perusahaan milik swasta maupun BUMN/BUMD, membuat kaum buruh banyak dirugikan. Karena pada dasarnya outsourcing adalah limpahan proses bisnis kepada pihak diluar organisasi sehingga yang dirugikan buruh. Melihat kenyataan di lapangan maka Sarikat Buruh Muslimin Indonesia (Sarbumusi) mendesak pemerintah untuk menghapus sistem outsourcing karena tidak menguntungkan perusahaan apalagi buruh.

“Kami mendesak pemerintah untuk menghapus outsourcing, karena lebih banyak mudlaratnya ketimbang manfaatnya, terutama bagi kaum buruh,” desak Bendahara Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Sarbumusi Drs Jazim As’Ari usai melantik Dewan Pengurus Cabang (DPC) Kabupaten Brebes di Gedung PCNU Brebes, Jl. Yos Sudarso 36 Brebes, Ahad Sore (15/5).<>
Bagi perusahaan, kadang mendapatkan karyawan yang tidak bagus dari penyedia jasa outsourcing. Padahal harus mengeluarkan cost yang besar kepada Si Bos outsourcing. Kerugian lain, akibat para pegawai outsourcing kebanyakan tidak menganggap perusahaan tempat dia bekerja itu rumah mereka, maka mereka bekerja tidak maksimal.

Bagi buruh, lanjut Jazim, tenaganya dieksploitasi oleh jasa outsourcing. Nasib buruh tidak jelas, karena tidak ada jenjang karir dan gampang dipecat serta tidak mendapatkan pesangon yang layak.

“Buruh selalu mendapatkan tekanan dan tidak nyaman bekerja, ini tidak baik untuk proses perkembangan diri dan perusahaan,” tandas Jazim yang didamping Wakil Sekretaris Jenderal DPP Sarbumusi Ahmad Fauzi dan Sekretaris DPC Sarbumusi Brebes Ahmad Munsip.

Persoalan Outsourcing, kini tengah di godok oleh tim ahli dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Kementerian Tenaga Kerja. Dia berharap Tim LIPI lebih cermat terhadap fakta di lapangan. “Karena ini persoalan rakyat, buruh maka LIPI harus cermat agar buruh tidak selalu tertindas,” tandasnya.

Kepengurusan DPC Sarbumusi Brebes yang dilantik adalah hasil pembentukan yang dipimpin langsung Ketua PCNU Brebes H Athoillah di Gedung NU itu pada 15 April lalu. Mereka yang dilantik untuk kepengurusan periode 2011-2016. Ketua dipegang Rumono Aswad, Sekretaris Ahmad Munsip dan Bendahara dipercayakan kepada Saepulloh.

Rumono Aswad menambahkan, Sarbumusi merupakan Badan Otonom Nahdlatul Ulama yang bergerak khusus untuk menangani persoalan perburuhan di Indonesia. Mengingat, kaum buruh mayoritas adalah Nahdliyin (warga NU, red) maka Sarbumusi antara lain bertugas untuk mengadvokasi kaum buruh.

Redaktur    : Syaifullah Amin

Kontributor : Wasdiun