Warta
PWNU Jatim: Anjuran Golput Tidak Mendidik Masyarakat
NU Online · Selasa, 9 Desember 2008 | 08:30 WIB
Surabaya, NU Online
Anjuran untuk tidak menggunakan hak pilih alias golput pada pemilihan umum (pemilu) merupakan tindakan yang tidak mendidik masyarakat. Sebab, pemilu merupakan bagian dari upaya mencari pemimpin bangsa atau umat yang lebih baik.
Demikian dikatakan Wakil Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur, Abdi Manaf, di Surabaya, beberapa waktu lalu. “Praktik anjuran golput sangat tidak mendidik,” tandasnya.<>
Ia menjelaskan, bila semua masyarakat mengambil sikap golput, maka akan sangat membahayakan. Sebab, nanti akan berlaku hukum rimba karena tak ada pemimpin, tak ada hukum yang berlaku.
Manaf mencontohkan di zaman Rasulullah Muhammad. Ada tiga orang yang tengah melakukan perjalanan jauh. Lalu, diperintahkan salah seorang dari ketiganya untuk menjadi pemimpin dalam perjalanan tersebut. “Para kiai sudah paham, sebab ada di haditsnya,” terangnya.
Ia mengingatkan semua pihak agar dalam penetapan hukum agama, harus dihindari kepentingan politik praktis sesaat. Menjelang dan saat pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah, banyak terjadi ‘penggiringan’ terhadap masalah hukum agama.
“Perlu dipahami pula secara keseluruhan oleh warga NU bahwa mencari pemimpin itu hukumnya wajib dan telah diputuskan dalam Muktamar,” tutur Manaf. (yan)
Anjuran untuk tidak menggunakan hak pilih alias golput pada pemilihan umum (pemilu) merupakan tindakan yang tidak mendidik masyarakat. Sebab, pemilu merupakan bagian dari upaya mencari pemimpin bangsa atau umat yang lebih baik.
Demikian dikatakan Wakil Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur, Abdi Manaf, di Surabaya, beberapa waktu lalu. “Praktik anjuran golput sangat tidak mendidik,” tandasnya.<>
Ia menjelaskan, bila semua masyarakat mengambil sikap golput, maka akan sangat membahayakan. Sebab, nanti akan berlaku hukum rimba karena tak ada pemimpin, tak ada hukum yang berlaku.
Manaf mencontohkan di zaman Rasulullah Muhammad. Ada tiga orang yang tengah melakukan perjalanan jauh. Lalu, diperintahkan salah seorang dari ketiganya untuk menjadi pemimpin dalam perjalanan tersebut. “Para kiai sudah paham, sebab ada di haditsnya,” terangnya.
Ia mengingatkan semua pihak agar dalam penetapan hukum agama, harus dihindari kepentingan politik praktis sesaat. Menjelang dan saat pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah, banyak terjadi ‘penggiringan’ terhadap masalah hukum agama.
“Perlu dipahami pula secara keseluruhan oleh warga NU bahwa mencari pemimpin itu hukumnya wajib dan telah diputuskan dalam Muktamar,” tutur Manaf. (yan)
Terpopuler
1
Khutbah Jumat: Maulid Nabi Muhammad dan 5 Tugas Kenabian
2
Khilaf dan Kurang Cermat, PBNU Minta Maaf Telah Undang Peter Berkowitz
3
Kesejahteraan Guru Terancam, Kemendikdasmen Hanya Dapat 7% dari Rp757 Triliun Anggaran Pendidikan
4
Khutbah Bahasa Jawa: Bungaha kelawan Rahmat Paling Agung — Kanjeng Nabi Muhammad saw
5
Mabes TNI Minta Masukan PBNU soal Rencana Pemindahan Makam Pahlawan Nasional ke Daerah Asal
6
DPR Ketok Palu, BP Haji Kini Sah Jadi Kementerian
Terkini
Lihat Semua
