PWNU DKI Desak PBNU Satukan PKB

Surabaya, NU Online
Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) DKI Jakarta mendesak kepada PBNU untuk mengambil langkah tegas guna menyelesaikan konflik PKB. Pasalnya, akibat konflik itu warga NU dan warganya yang dirugikan, karena terpecah belah. Desakan itu muncul karena PBNU dan PKB mempunyai hubungan erat, karena mayoritas pendukung PBNU adalah warga NU.

”Konflik PKB telah membuat warga NU pendukung PKB resah. Jadi itu harus diselesaikan secepatnya,” kata Rois Syuriah PWNU DKI Jakarta, KH Ahmad Shodri Witular kepada NU Online di arena Munas dan Konbes NU di Asrama Haji, Sukolilo, Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (29/7)

<>

Sebelumnya, PP GP Ansor dan PP IPNU juga mendesak PBNU untuk mengambil langkah tegas dalam menyatukan PKB demi kebersamaan warga NU.

Shodri, demikian ia akrab disapa, mengatakan, konflik PKB harus berakhir paling lambat akhir tahun 2006. Dikataknnya, Munas dan Konbes NU adalah momen tepat untuk menyatukan dua PKB yang sedang berkonflik. Kalau tidak, konflik yang terjadi akan terus berkepanjangan dan NU akan terus dirugikan. ”Kami meminta kepada PBNU untuk bersikap tegas. Dalam kontek ini PBNU harus bersikap,” ungkapnya.

Menanggapi masalah tersebut, Ketua PBNU Ahmad Bagja mangatakan, bahwa saat ini banyak pihak yang berharap PBNU mengambil langkah untuk mendamaikan konflik PKB. Persoalannya, PBNU tak mempunyai landasan kuat untuk melakukan hal itu. Sesuai dengan hasil muktamar Boyolali, PKB tidak ada hubungannya dengan NU. Dengan demikian, PKB harus menyelesaikan masalah internalnya sendiri, meski selama ini PBNU dan PKB mempunyai hubungan yang erat.

“Jadi, persoalannya bukan mau atau tidak mau. PBNU tidak berani mengambil langkah karena itu justru akan melanggar aturan NU sendiri. Berbeda dengan keputusan Muktamar NU di Kediri, Muktamar Boyolali memutuskan NU tidak hubunganya dengan PKB,” kata Ahmad Bagdja.

Lebih lanjut, Bagdja, demikian ia akrab disapa, menanggapi masalah pendirian partai baru. Ia mengakui, bahwa sejumlah wilayah mempunyai gagasan mendirikan partai baru, namun, sebagian besar wilayah menolaknya, karena PBNU juga tidak mempunyai landasan untuk melakukan hal itu. ”Baik menyatukan PKB, maupun mendirikan partai baru PBNU tidak bias karena tidak ada dasar dan landasannya. Kecuali Munas kali ini memutuskan itu,” katanya. (rif)