Warta

PPP Pecat Zarkasih Nur, Suryadharma Ali, dan Andi Ghalib

NU Online  ·  Rabu, 2 Maret 2005 | 21:37 WIB

Jakarta, NU Online
Pengurus Harian Pusat DPP PPP berencana memecat atau memberhentikan sejumlah anggota PHP DPP PPP seperti Zarkasih Nur, Suryadharma Ali, Andi Ghalib, Lukman Hakim Saefuddin, dan Emron Pangkapi karena terlibat penyelenggaraan Silaturahmi Nasional (Silatnas) Kader PPP.

"Iya, rencananya begitu, dalam satu minggu ini akan ada keputusan resmi," kata Ketua Bidang Organisasi PHP DPP PPP Djuhad Mahja ketika dihubungi di Jakarta, Rabu.

<>

Djuhad membenarkan bahwa rencana itu diambil setelah ada pertemuan bersama Ketua Umum PHP DPP PPP Hamzah Haz, wakil ketua umum Alimarwan Hanan, sekretaris umum Yunus Yosfiah, ketua bidang organisasi Djuhad Mahja, dan sekretaris bidang organisasi Rahman Syagaff di kantor DPP PPP Jalan Diponegoro 60 Jakarta Pusat, Selasa sore.

Djuhad mengatakan bahwa rencana itu akan dibahas dalam rapat pleno PHP DPP PPP untuk diambil keputusan resmi. Ia mengingatkan bahwa sebelumnya PHP DPP PPP memang akan memberikan sanksi kepada anggota PHP DPP PPP yang tetap menyelenggarakan Silatnas PPP di Jakarta 25-27 Februari lalu, karena mereka telah diingatkan untuk menghentikan atau tidak terlibat dalam penyelenggaraan Silatnas PPP. Namun, mereka yang terancam dipecat itu tetap menyelenggarakan Silatnas.

Zarkasih, Suryadharma Ali, Andi Ghalib, dan Lukman Hakim Saefuddin menduduki jabatan di jajaran Ketua PHP DPP PPP, sedangkan Emron menjabat Wakil Sekretaris.

PHP DPP PPP telah mengeluarkan edaran yang diambil dari hasil rapat pleno PHP DPP PPP bahwa Silatnas PPP tidak murni sebagai forum silaturahmi karena mempunyai agenda tersembunyi untuk menyelenggarakan muktamar.

Silatnas PPP yang juga diselenggarakan Mensos Bachtiar Chamsyah selaku Ketua Umum Parmusi (Persaudaraan Muslimin Indonesia), dan sejumlah sesepuh PPP seperti Buya Ismail Hasan Metareum, Aisyah Aminy, Barlianta Harahap, dan Tosari Wijaya, itu menghasilkan kesepakatan bersama antara lain minta kepada DPP PPP untuk mempercepat muktamar pada tahun 2005 ini, bukan 2007.

Dalam forum yang dihadiri sekitar 700 kader PPP di tingkat pusat dan daerah itu juga berkembang desakan agar Hamzah Haz mengundurkan diri dari jabatannya dan menyerahkan estafet kepemimpinan kepada generasi yang lebih muda.(ant/mkf)