PMII Tegal Kritisi Pemkot dan DPRD

Tegal, NU Online
Kunjungan kerja (Kunker) yang dinilai tidak ada output jelas untuk kesejahteraan rakyat dan cenderung menghamburkan uang rakyat serta pengadaan mobil dinas DPRD  mendapat keprihatinan dari unsur Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) cabang kota Tegal.<>

"PMII cabang kota Tegal merasa prihatin dengan kondisi pemkot dan DPRD kota Tegal. Di saat rakyat mengalami kesulitan-kesulitan akibat melonjaknya harga-harga dan hampir tidak terjangkau oleh rakyat kecil mereka masih memikirkan kunker yang tidak punya output jelas bagi kesejahteraan rakyat bahkan mereka berencana mengganti mobil dinas yang lebih bagus lagi,” kata Nur Isnaeni, ketua PMII cabang kota Tegal, belum lama ini kepada NU Online di sela-sela aksi bersama elemen lain di DPRD setempat.

Menurut Nuri, panggilan akrab Nur Isnaeni, aksi yang dilakukan PMII bersama elemen lain seperti HMPS FKIP UPS, HMI cabang Tegal, KAMMI cabang Tegal, BEM UPS, IMM cabang Tegal, LSM Amuk, LSM humanis dan BAKIN, menuntut beberapa tuntutan diantaranya kunker DPRD, pengadaan mobil dinas, usut penyelewengan dana penyertaan modal investasi PDAM senilai 2.3 miliar, berlakukan UMK, cabut SK perpanjangan sekda dan cairkan dana penanggulangan bencana terutama untuk korban rob di komplek Jl Halmahera.

Dalam pandangan Nuri, pemkot dan DPRD harus menjadi garda depan dalam pemberantasan korupsi karena mereka adalah unsur stake holders yang banyak menggunakan anggaran yang sumbernya dari rakyat. Oleh karenanya segala tindakan yang berpotensi dilakukanya korupsi dan tindakan yang tidak pro poor harus selalu diawasi.

“PMII sebagai bagian dari masyarakat kritis terhadap kebijakan publik yang berdampak kepada rakyat banyak harus ambil bagian dalam perjuangan pengawasan kepada eksekutif dan legislative, karena dari mereka kebijakan bisa pro poor atau tidak,” katanya.

PMII bersama elemen lain, lanjut Nuri, menganggap kebijakan kungker atau bintek terlalu menghambur-hamburkan anggaran, karena anggaranya mencapai 2,1 miliar, tapi output bagi kesejhteran rakyat tidak ada dan pengadaan mobil dinas cenderung kepada pemborosan anggaran padahal rakyat lagi kesulitan dalam pemenuhan kebutuhan pokok karena melambungnya harga-harga. Ini tidak etis.

Kepada wartawan, ketua DPRD kota Tegal, Eddy Suripno, menyatakan terima kasih atas penyampaian aspirasi yang dilakukan oleh beberapa elemen mahasiswa dan LSM yang tergabung dalam FPK (Front Pembrantas Korupsi).

"Memang di anggaran 2011 ada pembelian mobil dinas, bukan 9 unit tapi yang benar adalah 8 unit. Sedang peruntukannya bukan untuk fraksi namun 6 unit untuk komisi, dan 2 lagi untuk pimpinan DPRD. Pengadaan mobil dinas dilakukan karena saat ini kendaraan oprasional yang digunakan komisi tidak layak lagi. Setelah ada penyampaian aspirsai ini akan dibahas apakah menggunakan pengadaan atau sistim sewa. Tapi nanti kita akan bahas dengan eksekutif dan menghadirkan mahasiswa serta LSM,“ jelasnya. (fth)