Jakarta, NU.Online
Lembaga pemantau pemilu harus bisa memposisikan diri sebagai lembaga yang netral dan Independen. Kalau tidak bisa netral sebaiknya langsung menjadi oposan kepada partai politik agar posisinya semakin jelas. Demikian disampaikan ketua DPP Partai Golkar Slamet Effendi Yusuf saat Launching Jaringan Masyarakat Pemantau Pemilu Indonesia (JAMPII), di Gedung PBNU, Jakarta, Senin (16/2).
Menurut Slamet, JAMMPI yang didirikan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) sejak tahun 1999, belum mampu bersifat adil dan independen. Saat pemilu 1999, Partai Golkar jelas mendapat banyak diskriminasi dan ketidakadilan dari partai lain, tapi tidak ada reaksi dari JAMMPI. “Kalau menjadi pemantau pemilu hanya pura-pura netral sebaiknya jangan menjadi pemantau. Sebab ini menyangkut masalah bangsa,” ucap Slamet yang juga alumni PMII.
<>Sementara itu, koordinator JAMMPI Andi Sahibuddin menjelaskan, berdirinya JAMMPI untuk memantau agar pemilu berlangsung tidak ada kecurangan dan ketidakadilan politik. “Kami berharap pemilu tahun 2004 terlaksana dengan bersih, terbuka, langsung, tertib, aman dan akuntabel,” katanya.
JAMMPI yang mengusung tema ‘Pemilu Demokratis, Damai Tanpa Kekerasan’ berharap pada pemilu 2004 terjadi proses pergantian elit politik dan penguasa politik secarai baik, bersih, legitimare dan tanpa kekerasan. “masyarakat sudah jenuh dengan kekerasan setiap pergantian kepemimpinan di Indonesia. kini saatnya kita usung pemilu tanpa kekerasan,” paparnya.
Dijelaskan Andi, JAMMPI memiliki jaringan kerja hampir seluruh kabupaten/kotamadya di Indonesia. Jaringan JAMMPI bertumpu pada mahasiwa dan masyarakat grass root. “Selama lima tahun terkahir, JAMPPI sudah melakukan kerja-kerja pendidikan politik di tingkat bawah baik melalui lokarya, pelatihan maupun penerbitan buku,” ungkapnya.
JAMMPI mengambil langkah preventif agar pemilu 2004 dapat berlangsung secara demokratis, damai tanpa kekerasan. Oleh karena itu, JAMMPI melakukan berbagai upaya diantaranya, melakukukan pemantauan selama dalam proses penyelenggaraan pemilu. “Untuk mewujudkan itu JAMMPI akan melibatkan relawan sebanyak 46.750, yang tersebar di 29 propinsi, 1991 kabupaten dan 950 kecamatan di Indonesia,” tutur Andi.
Selain itu, JAMPPI Juga melakukan Training of Training (ToT) tingkat Nasional, TOT tingkat propinsi dan tingkat kabupaten. Tidak ketinggalan melakukan pendidikan pemilih bagi masyarakat. Progam lainnya, membentuk posko-posko pemilu bertema “damai tanpa kekerasan’ di tingkat propinsi, kabupaten dan kecamatan. Mengkampanyekan dan mensosalisasikan pemilu “damai tanpa kekerasan’ melalui pesan-pesan spanduk, talk show, pamflet dan lain sebagainya. (ful)
Terpopuler
1
Guru Madin Didenda Rp25 Juta, Ketua FKDT: Jangan Kriminalisasi
2
Khutbah Jumat: Meneguhkan Qanaah dan Syukur di Tengah Arus Hedonisme
3
Gus Yahya Dorong Kiai Muda dan Alumni Pesantren Aktif di Organisasi NU
4
MK Larang Wamen Rangkap Jabatan di BUMN, Perusahaan Swasta, dan Organisasi yang Dibiayai Negara
5
Pemerintah Perlu Beri Perhatian Serius pada Sekolah Nonformal, Wadah Pendidikan Kaum Marginal
6
KH Kafabihi Mahrus: Tujuan Didirikannya Pesantren agar Masyarakat dan Negara Jadi Baik
Terkini
Lihat Semua