PMII akan Tetap Kritis pada Pemerintahan SBY-Boediono

Jakarta, NU Online
Mensikapi dimulainya perjalanan pemerintahan SBY-Boediono serto komposisi KIB jilid II yang akan menjalankan roda pemerintahan negara selama lima tahun ke depan, serta konfigurasi politik serta elit (legislatif dan eksekutif) yang terlalu dominan, PB PMII mewakili PMII se-Indonesia sebagai bagian dari gerakan mahasiswa dan kaum muda tetap akan bersikap kritis serta menjadi pressure group perubahan terhadap pemerintahan SBY-Boediono.

Hal ini disampaikan oleh ketua umum PB PMII Rodli Kaelani dalam siaran pers yang dikirimkan ke NU Online, Kamis (22/10).<>
 
“Ini untuk menjaga komitmen penguatan demokrasi, prioritas pembangunan, kesejahteraan serta keadilan bagi rakyat sebagaimana spirit dan cita-cita reformasi,” katanya.

Beberapa sikap dan harapan PMII kepada pemerintahan baru diantaranya adalah,

Pertama, pemerintahan SBY-Boediono harus menjaga kepentingan nasional Indonesia dan tetap konsisten dengan ideologi nasional, pluralitas, dan jati diri serta karakter bangsa, sekaligus mengawal komitmen keagamaan yang moderat, egaliter serta mencerminkan sosio-kultur kebangsaan.

Kedua, pemerintahan SBY-Boediono harus mengedepankan kepentingan nasional Indonesia dengan kedaulatan politik, kemandirian ekonomi nasional, industri nasional strategis, kedaulatan SDA, serta keberfihakan kebijakan terhadap rakyat dalam menghadapi kepentingan asing.

Ketiga, pemerintahan SBY-Boediono harus berani membuktikan kepentingan nasional bangsa dengan menyelesaikan berbagai persoalan integritas dan kepentingan rakyat yang tersisa dan belum terselesaikan secara tuntas pada periode sebelumnya seperti kasus Lapindo, Bank Century, korupsi para pejabat public serta lainnya sebagai bukti serta komitmen perubahan pemerintahan yang baik dan bersih untuk lima tahun ke depan.

Keempat, pemerintahan SBY-Boediono harus menunjukkan kepentingan nasional bangsa dengan penguatan demokrasi melalui pilar-pilar institusi demokrasi, legislatif, eksekutif, yudikatif serta masyarakat sipil yang konstruktif, berimbang, check and balancingnya, independent  serta tidak kolutif dan konspiratif hanya untuk kepentingan kekuasaan.

“Komitmen kritis ini akan menjadi manifesto gerakan perubahan yang diusung oleh PMII selama lima tahun ke depan pemerintahan SBY-Boediono demi perubahan bangsa Indonesia,” tegasnya. (mkf)