Warta
POLITIK KIAI (1)
Pilihan Antara Sekularisme dan Islam Kaffah
NU Online · Jumat, 17 Juli 2009 | 07:25 WIB
Jakarta, NU Online
Pengaruh politik kiai dan pesantren belakangan ini mulai dipertanyakan setelah serangkaian kekalahan. Yang paling menonjol adalah tidak lolosnya Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) dalam parliamentary threshold dan pasangan capres JW-Win. Dua-duanya secara politik didukung oleh para kiai sepuh.
Ketua PBNU Masdar F Mas’udi berpendapat, untuk menilai fenomena ini, harus dilihat dari sudut pandang mana yang dipakai, antara pendekatan sekularisme dan Islam kaffah.<>
Pendekatan Islam kaffah mempercayai Islam mencakup segala hal, termasuk penguasaan aspek politik sementara pendekatan sekuler meyakini pemisahan fungsi agama dan negara.
“Selama ini kita mempercayai tidak boleh menganut sekularisme. Kalau ini menjadi jargon, berarti telah terjadi kegagalan politik kalangan kiai,” katanya kepada NU Online baru-baru ini.
Tetapi jika melihat dari sudut pandang sekuler, turunnya pengaruh politik kiai dianggap lebih baik karena urusan siasah atau politik bukan domainnya.
“Semakin besar pengaruh spiritual kiai memiliki korelasi positif dengan pengaruh politiknya, tidak harus begitu,” terangnya.
Selanjutnya, masih harus terus dirumuskan, sejauh mana batas wilayah keagamaan dan politik para kiai yang paling ideal yang bisa memadukan antara kepentingan negara dan agama. Perdebatan masalah ini belum tuntas. (mkf)
Pengaruh politik kiai dan pesantren belakangan ini mulai dipertanyakan setelah serangkaian kekalahan. Yang paling menonjol adalah tidak lolosnya Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) dalam parliamentary threshold dan pasangan capres JW-Win. Dua-duanya secara politik didukung oleh para kiai sepuh.
Ketua PBNU Masdar F Mas’udi berpendapat, untuk menilai fenomena ini, harus dilihat dari sudut pandang mana yang dipakai, antara pendekatan sekularisme dan Islam kaffah.<>
Pendekatan Islam kaffah mempercayai Islam mencakup segala hal, termasuk penguasaan aspek politik sementara pendekatan sekuler meyakini pemisahan fungsi agama dan negara.
“Selama ini kita mempercayai tidak boleh menganut sekularisme. Kalau ini menjadi jargon, berarti telah terjadi kegagalan politik kalangan kiai,” katanya kepada NU Online baru-baru ini.
Tetapi jika melihat dari sudut pandang sekuler, turunnya pengaruh politik kiai dianggap lebih baik karena urusan siasah atau politik bukan domainnya.
“Semakin besar pengaruh spiritual kiai memiliki korelasi positif dengan pengaruh politiknya, tidak harus begitu,” terangnya.
Selanjutnya, masih harus terus dirumuskan, sejauh mana batas wilayah keagamaan dan politik para kiai yang paling ideal yang bisa memadukan antara kepentingan negara dan agama. Perdebatan masalah ini belum tuntas. (mkf)
Terpopuler
1
Dilantik, Berikut Susunan Lengkap Idarah 'Aliyah JATMAN Masa Khidmah 2025-2030
2
Penggubah Syiir Tanpo Waton Bakal Lantunkan Al-Qur’an dan Shalawat di Pelantikan JATMAN
3
Rais Aam PBNU: Para Ulama Tarekat di NU Ada di JATMAN
4
Gencatan Senjata Israel-Hamas
5
Khutbah Jumat: Muharram, Bulan Hijrah Menuju Kepedulian Sosial
6
Gus Yahya: NU Berpegang dengan Dua Tradisi Tarekat dan Syariat
Terkini
Lihat Semua
