Pesantren NU Bebas dari Kelompok Teroris

Jakarta, NU.Online
Ketua Umum PWNU Jatim Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jatim KH Ali Maschan Moesa menjamin sekitar 6.000 hingga 7.000 pesantren yang berafiliasi NU di seluruh Jatim bebas dari kelompok teroris.

Tentang masalah administrasi di pesantren, ia menyatakan terima kasih atas saran Kapolda Jatim, tetapi pesantren sekarang tidak seperti pesantren masa lalu yang administrasinya kacau. "Kalau Kapolda Jatim menyarankan agar pesantren di Jatim melakukan pendataan secara baik, saya kira itu tak salah, tetapi pesantren sekarang sudah bagus administrasinya," ungkap KH Ali Maschan Moesa.

Pengasuh Pesantren Luhur Al-Husna Surabaya itu mengemukakan hal itu menanggapi imbauan Kapolda Jatim Irjen Heru Susanto kepada pesantren untuk melakukan pendataan (file) terhadap santri yang baru masuk untuk belajar.

"Di Jatim belum ada indikasi, tetapi saya mengimbau pesantren untuk menertibkan pendataan, karena pesantren saat ini banyak dimanfaatkan pihak-pihak tertentu untuk menyembunyikan identitas, sedangkan pesantren sendiri tak pernah memeriksa asal-usul santri, karena setiap ada santri baru langsung diterima," katanya di Surabaya (8/8).

Menurut Ali Maschan, bukti paling nyata bahwa pesantren di Jatim yang mayoritas berafiliasi NU bebas dari teroris adalah pelaku bom Bali yang bukan berasal dari pesantren yang berafiliasi NU.

"Saya juga sudah berbicara dengan pejabat Badan Intelijen Negara (BIN) di Jakarta tentang pesantren dalam kaitan aksi terorisme itu. Mereka yakin bahwa pesantren NU tidak patut dicurigai," katanya.

Namun, kata dosen IAIN Sunan Ampel Surabaya itu, polisi sebaiknya juga tidak cepat mengambil kesimpulan dengan menyebut Jemaah Islamiah (JI) di balik aksi peledakan bom di Hotel JW Marriott Jakarta.

"Jangan terlalu cepat menyimpulkan bahwa JI di balik ledakan bom itu, tetapi harus melakukan penyelidikan agak mendalam terlebih dulu, kemudian hasilnya disampaikan kepada masyarakat," katanya.
Ditanya kekerasan dalam bingkai agama, ia menilai harus dilihat sebagai kejahatan global. "Penyebabnya bukan agama, melainkan tiga hal, yakni kekecewaan politik, tingkat ekonomi yang rendah, dan supremasi hukum yang lemah. Kalau ada agama di dalamnya, hal itu hanya topeng," katanya.

Karena itu, katanya, dunia internasional harus melihat kekecewaan politik secara adil, kemudian perekonomian yang menyebabkan orang mau dibayar untuk melakukan bom bunuh diri, juga harus diperhatikan sebagai fenomena baru dalam dunia kriminalitas.

"Kalau ada orang Islam yang dianggap teroris, hal itu bukan karena agamanya, melainkan karena kekecewaan politik, ekonomi yang rendah, dan hukum yang lemah. Katakanlah itu perilaku orang Islam, tetapi bukan ajaran Islam," katanya.(ant/miolmkf)