Warta
PROGRAM PBNU 2010-2015
Penguatan Pesantren Diwujudkan dengan Pemberdayaan RMI
NU Online · Senin, 3 Mei 2010 | 07:25 WIB
Jakarta, NU Online
Salah satu program penting dari kepengurusan PBNU periode 2010-2015 adalah kembali ke pesantren, yang sudah menjadi slogan dari KH Said Aqil Siradj ketika mencalonkan diri menjadi ketua umum PBNU.
Dalam merealisasikan program ini, Ketua PBNU KH Abbas Muin berpendapat yang harus dilakukan adalah penguatan institusi Rabithah Maahid Islamiyah (RMI) atau perhimpunan pengelola pesantren NU.<>
“RMI bisa memposisikan diri untuk menjadi fasilitator bagi berbagai pesantren untuk menjalankan programnya,” katanya kepada NU Online baru-baru ini.
Jika RMI mampu memberikan dukungan kepada pesantren di lingkungan NU, maka keberadaannya akan semakin dirasakan manfaatnya dan semakin banyak pesantren yang mau bergabung dan terlibat didalamnya.
Ia mencontohkan di Jawa Tengah, pesantren secara rutin mengadakan pertemuan selama tiga bulan sekali untuk membicarakan berbagai persoalan yang menyangkut masalah kepesantrenan. Ia berharap RMI mampu memfasilitasi dan mengembangkan model seperti ini.
Untuk tokoh yang layak menjadi ketua MRI, ia mengusulkan kriteria bukan orang yang memiliki pesantren tetapi faham organisasi dan manajemen pesantren.
“Tidak punya pesantren untuk menghindari konflik kepentingan dengan pesantrennya sendiri,” terangnya. (mkf)
Salah satu program penting dari kepengurusan PBNU periode 2010-2015 adalah kembali ke pesantren, yang sudah menjadi slogan dari KH Said Aqil Siradj ketika mencalonkan diri menjadi ketua umum PBNU.
Dalam merealisasikan program ini, Ketua PBNU KH Abbas Muin berpendapat yang harus dilakukan adalah penguatan institusi Rabithah Maahid Islamiyah (RMI) atau perhimpunan pengelola pesantren NU.<>
“RMI bisa memposisikan diri untuk menjadi fasilitator bagi berbagai pesantren untuk menjalankan programnya,” katanya kepada NU Online baru-baru ini.
Jika RMI mampu memberikan dukungan kepada pesantren di lingkungan NU, maka keberadaannya akan semakin dirasakan manfaatnya dan semakin banyak pesantren yang mau bergabung dan terlibat didalamnya.
Ia mencontohkan di Jawa Tengah, pesantren secara rutin mengadakan pertemuan selama tiga bulan sekali untuk membicarakan berbagai persoalan yang menyangkut masalah kepesantrenan. Ia berharap RMI mampu memfasilitasi dan mengembangkan model seperti ini.
Untuk tokoh yang layak menjadi ketua MRI, ia mengusulkan kriteria bukan orang yang memiliki pesantren tetapi faham organisasi dan manajemen pesantren.
“Tidak punya pesantren untuk menghindari konflik kepentingan dengan pesantrennya sendiri,” terangnya. (mkf)
Terpopuler
1
Guru Madin Didenda Rp25 Juta, Ketua FKDT: Jangan Kriminalisasi
2
Workshop Jalantara Berhasil Preservasi Naskah Kuno KH Raden Asnawi Kudus
3
Rapimnas FKDT Tegaskan Komitmen Perkuat Kaderisasi dan Tolak Full Day School
4
Ketum FKDT: Ustadz Madrasah Diniyah Garda Terdepan Pendidikan Islam, Layak Diakui Negara
5
LBH Ansor Terima Laporan PMI Terlantar Korban TPPO di Kamboja, Butuh Perlindungan dari Negara
6
Dukung Program Ketahanan Pangan, PWNU-HKTI Jabar Perkenalkan Teknologi Padi Empat Kali Panen
Terkini
Lihat Semua
