Pemerintah dan DPR Sepakat Alokasikan Rp144 Miliar untuk Haji

Jakarta, NU Online
Komisi VIII DPR menyetujui alokasi APBN-Perubahan 2005 untuk menutup  komponen-komponen biaya tidak langsung dalam Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) sebesar RP144 miliar.

Hal itu dicapai dalam Raker antara Komisi VIII DPR dan Menteri Agama Maftuh Basyuni di Gedung DPR RI Jakarta, Senin malam.

Adanya alokasi APBN-perubahan  2005 tersebut merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah dalam peningkatan pelayanan ibadah haji sesuai Pasal 3 dan 6 UU No.17/1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.

Namun demikian, mengenai besaran BPIH yang rencananya diputuskan dalam Raker tersebut ditunda hingga paling lambat 1 pekan mendatang. "Kami belum bisa menerima  sampai ada keputusan hasil koordinasi antara Depag dengan Depkeu, kementerian BUMN, Bappenas, Dephub serta PT Garuda," kata Ketua Komisi VIII Hanief Ismail.

Komisi VIII DPR RI bersama Departemen Agama pada Senin malam di Gedung DPR RI membahas besaran Biaya penyelengggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun 2006. Namun Raker gagal menetapkan besaran BPIH karena masih harus dibicarakan dengan departemen dan instansi terkait termasuk PT Garuda.

Sebelumnya Panitia Kerja (Panja) Komisi VIII bersama Depag telah menyepakati bahwa BPIH tahun 2006 naik sebesar 78,88 dolar AS untuk komponen valuta asing, namun untuk komponen rupiah mengalami penurunan sebesar Rp240.939,-.

Besaran kenaikan BPIH untuk tahun 2006, yaitu untuk Zona I sebesar 2.647,11 dolar AS dan Rp722.327,- Untuk BPIH Zona II, yaitu 2.747,11 dolar AS dan Rp722.327. Sedangkan untuk Zona III sebesar 2.857,11 dolar AS dan Rp722.327.

Besaran biaya tersebut meliputi biaya penerbangan, biaya operasional dalam negeri, operasional luar negeri dan "living cost".

Sesuai amanat UU No.17/1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, biaya-biaya tidak langsung, baik di dalam maupun di luar negeri menjadi tanggung jawab pemerintah sebagai bagian dari peningkatan, pembinaan dan pelayanan kepada jemaah haji.(ant/mkf)