Warta

PBNU Usulkan Kenaikan BBM 10 – 15 Persen Saja

NU Online  ·  Sabtu, 26 Februari 2005 | 06:02 WIB

Surabaya, NU Online
Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Drs A Hasyim Muzadi menegaskan bahwa pihaknya meminta pemerintah untuk mengkaji ulang kenaikan BBM yang berkisar 30 persen dan mengusulkan kenaikan BBM sebaiknya 10-15 persen saja.
 
"BBM itu ibarat buah simalakama, kalau tidak naik akan membuat pemerintah bangkrut tapi kalau naik akan membuat rakyat yang bangkrut," katanya saat memberi sambutan pembukaan Konperensi Besar (Konbes) XV GP Ansor di Surabaya, Jumat malam.

Di hadapan sekitar 66 peserta Konbes XV Ansor se-Indonesia dan ratusan undangan pembukaan Konbes GP Ansor itu, Hasyim Muzadi yang juga mantan aktivis Ansor di Jatim dan Pusat itu menjelaskan pihaknya meminta kenaikan BBM ditekan serendah mungkin.

<>

"Kalau memang harus naik ya harus ditekan serendah mungkin, sebab kalau sampai 30 persen atau bahkan lebih akan membuat rakyat tak mampu, bukan tak mampu karena soal harga yang mahal, tapi tak mampu karena daya beli memang benar-benar rendah," katanya.

Menurut mantan Ketua PWNU Jatim itu, jika pemerintah memaksakan diri untuk menaikkan BBM di kisaran 30 persen akan berbahaya karena akan menimbulkan reaksi, padahal kita masih hidup dalam suasana keprihatinan, sehingga hal itu akan semakin memberatkan," katanya.

"Untuk itu, PBNU meminta pemerintah berpikir ulang dengan menekan kenaikan BBM serendah sambil melakukan effisiensi, menambal kebocoran, dan menangkap koruptor skala besar. Kalau semuanya dilakukan secara simultan akan dapat menekan kenaikan," katanya.

Dalam acara yang dihadiri Ketua DPW PKB Jatim Drs H Choirul Anam dan Ketua PWNU Jatim KH Drs Ali Maschan Moesa MSi itu, ia mengatakan subsidi yang dijanjikan pemerintah di bidang kesehatan dan pendidikan jangan dijadikan argumentasi pemerintah.

"Itu bukan argumentasi atau alasan, karena subsidi di bidang pendidikan, misalnya, tetap tidak imbang dengan biaya transportasi yang harus dikeluarkan untuk pendidikan. Jadi, subsidi yang diberikan di bidang kesehatan dan pendidikan akan tetap tidak terasa," katanya.(mkf/ant)