PBNU: Soal Haji Perlu Ada Prioritas Bukan Pembatasan

Jakarta, NU Online
Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Hasyim Muzadi menyatakan, pemerintah tidak perlu membatasi orang yang ingin melaksanakan ibadah haji, namun perlu diprioritaskan bagi orang yang baru pertama kali melaksanakannya.

"Saya kira tidak membatasi begitu, tapi berikan prioritas utama kepada orang yang belum menunaikan ibadah haji," kata Hasyim di Jakarta, Senin

Sebelumnya, Menteri Agama Maftuh Basyuni menyatakan, pihaknya akan memberlakukan aturan tegas pelaksanaan ibadah haji sekali seumur hidup.

Hal itu, menuruf Maftuh, untuk mengatasi banyaknya permasalahan yang kerap menyertai penyelenggaraan haji, misalnya, soal pemondokan, akibat tingginya animo masyarakat untuk melaksanakan rukun Islam kelima tersebut.

"Kalau, misalnya, orang-orang yang sudah berhaji itu tidak berhaji lagi, saya kira kuota 210.000 orang itu sudah memadai," kata Maftuh menegaskan.

Menurut Hasyim, pemerintah tidak mungkin melarang orang menunaikan ibadah haji. Persoalannya, dengan kuota yang terbatas tentu tidak semua keinginan tersebut bisa dipenuhi.

Dengan memberikan prioritas kepada masyarakat yang belum pernah menunaikan haji, tutur Hasyim, secara otomatis kesempatan bagi mereka jauh lebih besar dibanding yang ingin berhaji untuk kesekian kalinya.

Sementara itu, Ketua PBNU Ahmad Bagja mengimbau umat Islam yang sudah berhaji, agar menjalankan ibadah umroh saja jika ingin kembali mengunjungi Tanah Suci Mekkah.

Bagdja juga mengimbau, agar kalangan Muslim yang mampu secara ekonomi mengalihkan keinginannya beribadah haji lagi kepada upaya membantu kaum fakir miskin.

Namun pada bagian lain, Bagja juga mendorong Departemen Agama agar memperjuangkan peningkatan kuota haji Indonesia. "Kuota haji Indonesia saat ini kan hanya satu persen dari penduduk Indonesia, yaitu 215.000," katanya. (ant/mad)