PBNU Mulai Sosialisasikan Hasil Muktamar

Jakarta, NU Online
Pada bulan Mei ini, PBNU mulai melakukan sosialisasi hasil-hasil muktamar ke seluruh wilayah dan cabang. Sekjen PBNU Endang Turmudi mengatakan bahwa dalam bulan Mei ini diharapkan semuanya dapat diselesaikan. “Kita ingin melakukan konsolidasi untuk lebih memperkuat kembali komitmen berjuang bagi NU,” tandasnya di Gd. PBNU (5/5).

Sosialisasi ini juga untuk mengingatkan kembali hasil muktamar karena sebenarnya cabang-cabang tersebut sudah mengikuti proses muktamar, hanya tidak mengikuti semua siding komisi yang ada sehingga tidak mengetahui semua hasil muktamar.

“Banyak teman-teman di daerah minta segera dikirim hasil muktamar, terutama AD/ART yang saat ini sudah dibukukan. Mereka akan menjadikannya sebagai patokan dalam berorganisasi,” tandasnya.

Beberapa materi yang disosialisasikan adalah perubahan AD/ART berkaitan dengan perubahan dalam lembaga dan lajnah. Terdapat lajnah yang menjadi lembaga seperti Lembaga Wakaf dan Lembaga Zakat. Terdapat juga lembaga yang menjadi badan otonom dan ada pula yang dihapus seperti Lembaga Pengembangan Tenaga Kerja NU (LPTKNU). Terdapat juga lembaga yang dirubah namanya seperti Lembaga Sosial Mabarrot yang menjadi Lembaga Pelayanan Kesehatan sedangkan fungsi sosialnya di LKKNU.

Hal lain adalah sosialisasi tentang peraturan rangkap jabatan baru di PBNU. Aturan rangkap jabatan sudah dimulai sejak tahun 1985 ketika Gus Dur untuk pertama kali menjabat sebagai ketua PBNU, namun saat ini ada tambahan lingkupnya.

Aturan rangkap jabatan yang dahulu hanya mengatur mekanisme rangkap jabatan internal misalnya pelarangan rangkap jabatan antara PBNU dengan PWNU, antar lembaga dan lajnah dan lainnya, kemudian dengan Parpol atau organisasi yang berafiliasi dengannya. Saat ini ada tambahan lingkup dengan pelarangan rangkap jabatan politik seperti presiden, wakil presiden, gubernur, walikota, bupati, DPR/D dan DPD.

Karena saat ini juga sedang dilangsungkan Pilkada, maka PBNU juga memberikan pedoman tentang sikap PBNU dalam menghadapi Pilkada di daerah masing-masing.

Karena ditargetkan selesai dalam satu bulan dengan 32 wilayah, maka tugas ini akan dibagi antar ketua PBNU yang jumlahnya 12 orang. Masing-masing ketua tersebut membawahi 2 atau tiga wilayah yang mana mereka akan berangkat ke wilayah yang menjadi tanggung jawabnya. Mereka akan ditemani salah satu anggota syuriyah.

“Sebenarnya ada upaya mengikutsertakan lembaga seperti LP Maarif dan lainnya untuk ikut menjelaskan programnya masing-masing, tetapi karena masalah pembiayaan akhirnya diputuskan hanya dua orang saja yang berangkat,” tandasnya.

Untuk minggu pertama ini sudah empat wilayah yang sudah berjalan, yaitu Sumatra Barat, Lampung, Bengkulu dan NTT.

Ditanya tentang respon cabang menerima sosialisasi, peneliti di LIPI tersebut mengungkapkan bahwa saat bertugas di NTT cabang sangat antusias menerima penjelasan. Mereka juga menanyakan dan mengusulkan beberapa hal. Untuk di NTT, kebetulan saat itu acara bersamaan dengan konferensi wilayah.(mkf)