Jakarta, NU Online
Masyarakat tidak pernah merasa diuntungkan dengan amandemen yang pernah dilakukan. Hal ini dikarenakan orientasi pengubahan UUD 1945 itu merupakan titipan asing.
Demikian dinyatakan Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), As'ad Ali saat memberikan materi Amandemen UUD 1945, Antara Ide dan Realita, di acara 'Pekan Kosntitusi UUD 1945, Amandemen, dan Masa Depan Bangsa', di Sekretariat International Conference of Islamic Scholars, Jakarta, Rabu (1/2).<>
Karena itu, pihaknya berharap agar rencana amandemen kelima harus benar-benar diawasi, sehingga tidak ada lagi titipan asing.
Mantan Wakil Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) ini mengungkapkan, bahwa bukan masyarakat saja yang dirugikan, tapi negara pun sama.
"Kendati kebebasan diberikan kepada masyarakat dengan sangat lebar, tapi melupakan negara yang dilucuti kewenangannya. Karena itu, muncul istilah pembiaran. Dalam amandemen itu pun tidak ada pengamanan terhadap makna Pancasila," katanya.
Jika itu terwujud, As'ad percaya bahwa masalah masyarakat yang dibiarkan bertarung sendiri dan pemerintah tidak mengambil peran, tidak akan terulang lagi.
Redaktur : Syaifullah Amin
Terpopuler
1
Aliansi Masyarakat Pati Bersatu Tetap Gelar Aksi, Tuntut Mundur Bupati Sudewo
2
Resmi Dilantik, Ini Susunan Pengurus LBH Sarbumusi Masa Khidmah 2025-2028
3
Ribuan Santri Pati Akan Gelar Aksi Tolak Kenaikan Tarif PBB 250 Persen hingga 5 Hari Sekolah
4
INDEF Soroti Pemblokiran Rekening yang Dianggap Reaktif dan Frustrasi Pemerintah Hadapi Judi Online
5
Obat bagi Jiwa yang Kesepian
6
Harlah Ke-81 Gus Mus, Ketua PBNU: Sosok Guru Bangsa yang Meneladankan
Terkini
Lihat Semua
