Partai Berbasis NU Potensi Terlibat Konflik Rebut Suara Nahdliyyin

Jakarta, NU Online
Dalam upaya memperebutkan suara warga NU, partai-partai yang menjadikan warga NU sebagai basis suaranya seperti PKB, PKNU dan PPP potensi terlibat konflik untuk meraih suara dari konstituen.  Potensi ini lebih besar dibandingkan dengan partai dengan basis massa tradisional lainnya seperti PDIP.

“Warga NU tidak mungkin nyoblos PDI dan pendukung PDIP tak akan nyoblos partai berbasis NU, meskipun dalam keseharian mereka mesra. Tapi kalau antara PKB, PKNU, PPP itu dengan basis konstituen sama,  potensi konflik cukup besar,” kata Ketua PBNU KH Said Aqil Siradj dalam diskusi Antisipasi Konflik Umat Beragama Menjelang Pemilu 2009 yang diselenggarakan oleh Lembaga Bahtsul Masail NU, Kamis (4/3).<>

Sementara itu Mantan Ketua Umum GP Ansor Slamet Effendy Yusuf menjelaskan konflik biasanya terjadi karena dalam masyarakat sudah ada benih konflik yang tidak diselesaikan secara tuntas seperti masalah ekonomi, hubungan antar kelompok, masalah primordial dan lainnya.

Konflik juga terjadi saat belum dewasanya sebagian dari elit politik. “Banyak politisi tidak menyadari cara berpolitik dalam konteks negera bangsa harus berbuat apa.  Ketika politisi berasal dari komunitas agama, ia merasa politik adalah agama sehingga harus menggunakan agama dan memperjuangkannya dengan at all cost,” tandasnya.

Politisi seperti ini biasanya tumbuh dan besar dalam kelompoknya sendiri. Kurangnya persentuhan dan komunikasi dengan dunia luar menyebabkan ia merasa kebenaran hanya ada pada dirinya sendiri, yang pada akhirnya dalam kontek kehidupan berbangsa dan bernegara yang plural menimbulkan benturan-benturan.

Ia mencontohkan belum dewasa dan sadarnya nya tokoh politik bisa dilihat di tingkat elit politik di Jakarta,  salah seorang calon presiden yang kalah yang belum mau melakukan rekonsiliasi dengan presiden terpilih saat ini.

“Pendidikan politik kepada masyarakat menjadi sangat penting untuk menumbuhkan kedewasaan politik,” katanya memberikan usulan.

Meskipun demikian, Politisi senior di Partai Golkar ini yakin pemilu 2009 akan berjalan dengan aman dan damai, tak akan sampai menimbulkan kerusuhan yang menimbulkan kerawanan keamanan nasional.

Slamet juga memuji langkah NU yang sudah kembali ke Khittah 1926 yang dinilainya sebagai bentuk kedewasaan dalam berpolitik.
“NU tidak lagi menggunakan jargon agama untuk kepentingan dirinya, simbol keagamaan untuk politik praktis. Ini sangat penting politik untuk bangsa dan masyarakat,  bukan politik praktis,” jelasnya.

Senada dengan Kang Said, Slamet sepakat  adanya potensi konflik antara partai berbasis NU. Hal ini pernah terjadi dalam pemilu 1999 di Jepara, antara PKB dan PPP karena kedua partai tersebut sama-sama menggunakan dalil-dalil agama dalam berkampanye dan para pemudanya terprovokasi karena merasa sudah memperjuangkan sebuah kebenaran.

Sementara itu, pengamat politik Yudi Latif berpendapat konflik antar partai politik selalu terjadi dari zaman ke zaman. Jika konflik pada masa lalu berdasarkan pada konflik ideologis, yang menimbulkan korban sampai jutaan jiwa, konflik saat ini lebih didasarkan pada konflik kepentingan.  “Konflik antar partai politik saat ini murni konflik kepentingan. Bahkan konflik antara Gus Dur dan Muhaimin sama sekali bukan perbedaan visi misi ideologis, tetapi sekedar kepentingan,” terangnya.

Indonesia saat ini menurutnya sudah semakin religious dan perbedaan antara kelompok abangan dan santri sudah semakin mengkabur.  Menjadi orang Islam tidak berarti harus mencoblos partai Islam.  Ia menuturkan, berdasarkan sebuah survey pengikut PDIP yang dikonotasikan sebagai partai sekuler ternyata 73 persen pemilihnya menjalankan ibadah, malahan pemilih Partai Bulan Bingan (PBB) yang menegaskan diri sebagai partai Islam menyatakan hanya kadangkala menjalankan ibadah.

Sementara itu Romo Benny Susetyo yang juga menjadi salah satu pembicara berharap agar NU tetap bisa menjadi guru bangsa yang mengayomi semua fihak, bukan kelompok yang ikut bermain politik dan akhirnya menjadi bagian dari konflik. (mkf)