Parlemen Australia Ingin Tahu Tentang Islam

Jakarta, NU Online
Delegasi parlemen Australia yang berjumlah tujuh orang melakukan kunjungan kerja ke Jakarta dan Yogyakarta untuk memahami kondisi Indonesia secara lebih mendalam dan juga memahami tentang Islam yang ada di Indonesia.

Untuk itulah mereka melakukan diskusi terbatas dari dengan beberapa tokoh agama, termasuk NU yang dalam hal ini diwakili oleh salah satu ketua PBNU HM Rozy Munir, dan juga rektor UIN Arzumardi Azra.

Dalam acara tersebut, Rozy Munir menjelaskan bahwa pesantren yang selama ini digembar-gemborkan oleh beberapa pihak sebagai pusat terorisme adalah sesuatu yang tidak benar. “ Pesantren NU yang berjumlah 12.000 di seluruh Indonesia merupakan satu lembaga pendidikan yang menyatu dengan masyarakat sehingga radikalisme sulit masuk di dalamnya.

Pada dasarnya NU adalah lembaga yang menjunjung tinggi sikap toleransi terhadap golongan lain dan sebagai kelompok mayoritas di Indonesia, NU juga merasa dirugikan dengan adanya tindakan-tindakan terorisme yang mengatasnamakan gerakan keagamaan yang memperburuk citra agama sebagai jalan kedamaian.

Rozy Munir juga menjelaskan bahwa untuk mendukung gerakan anti terorisme ini, NU akan mengadakan konferensi internasional ilmuwan Islam untuk meneguhkan kembali Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin, bukan agama yang membawa kesengsaraan pada umatnya.

Sementara itu Azumardi Azra menjelaskan bahwa masalah radikalisme bukanlah persoalan baru bagi Indonesia. Sejak zaman kemerdekaan, Indonesia seringkali mengalami pemberontakan yang mengatasnamakan agama, seperti DI TII yang timbul di berbagai daerah.

Ia menjelaskan bahwa salah satu cara untuk mengurangi terorisme adalah dengan melalui pendidikan karena pendidikan dapat memperluas wawasan seseorang ssehingga tidak merasa bahwa dirinyalah yang paling benar.

Dalam upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum di Indonesia, rektor UIN tersebut menjelaskan bahwa Australia dapat memberikan bantuan dengan melakukan kerjasama untuk meningkatkan profesionalitas lembaga-lembaga hukum di Indonesia, termasuk polisi.

Dalam kunjungan ke Yogyakarta (11/12) delegasi tersebut ditemui oleh wakil gubernur provinsi DI Yogyakarta Paku Alam IX di Gedung Wilis, Kepatihan Kompleks Pemprov DIY. Dalam pertemuan itu, anggota Parlemen Australia menanyakan  tentang isu aktual, seperti otonomi, pariwisata, pertanian dan terorisme.

Berkaitan dengan isu terorisme, Paku Alam IX mengatakan Indonesia dan Yogyakarta sebenarnya hanya menjadi korban terorisme internasional. Walaupun sejumlah teroris berasal dari Indonesia, tetapi mereka hasil didikan sejumlah negara lain, katanya.

Ia mengatakan, dampak Bom Bali memang sangat dirasakan oleh Yogyakarta, terutama menurunnya  jumlah wisatawan mancanegara dan penjualan produk kerajinan. Untuk mengantispasi masalah itu, Yogyakarta mengembangkan wisata konvensi, dengan pertimbangan Yogyakarta sebagai kota pendidikan  memiliki  perguruan tinggi baik negeri maupun swasta.(mkf)