NU Minta Swasta Dilibatkan

Jakarta, NU Online
Pemerintah harus lebih banyak melibatkan partisipasi dan peran lembaga pendidikan swasta dalam penyelenggaraan pendidikan nasional, termasuk dalam menuntaskan program wajib belajar sembilan tahun. Mutu pendidikan nasional yang baik akan tercapai, apabila semua pihak sama-sama bekerja keras.

Demikian disampaikan Sekjen Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Endang Turmudzi sehubungan dengan penandatanganan piagam kerjasama antara Departemen Pendidikan Nasional dengan Pimpinan Pusat Lembaga Pendidikan (LP) Ma’arif Nahdlatul Ulama tentang program sarjana dan pemuda penggerak wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun di Jakarta, Kamis (3/5).

Penand<>atangan naskah piagam kerjasama program tersebut dilakukan di gedung Depdiknas Jakarta oleh Dirjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Suyanto dan Ketua PP LP Ma’arif NU HM. Thoyib.

Endang mengatakan, dalam upaya peningkatan mutu pendidikan, maka peningkatan anggaran pendidikan merupakan suatu keharusan. Karena dengan anggaran yang memadai merupakan faktor penting bagi pembangunan sarana dan prasarana pendidikan, termasuk juga kesejahteraan para pendidik.

”Jadi anggaran yang sekarang ini masih kurang memadai. Karena itu NU mengupayakan agar anggaran pendidikan itu 20 % dari APBN,” tandasnya.

Terkait dengan lembaga pendidikan dibawah payung NU, Endang berharap pemerintah lebih memperhatikan sekolah-sekolah swasta seperti sekolah yang dimiliki organisasi berlambang bintang sembilan ini. Karena bagaimanapun lembaga pendidikan ini telah lama berkiprah di masyarakat, membantu pemerintah dalam mencerdaskan bangsa.

"Secara umum lembaga pendidikan dibawah NU adalah swasta, baik sekolah maupun madrasah. Sebagian besar berada di pedesaan, namun selama ini perhatian pemerintah masih kurang," kata Endang.

Sementara itu Koordinator program sarjana dan pemuda penggerak wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun (SP2WB) Ma’arif-Depdiknas Mamat S. Burhanudin mengatakan, melalui program ini akan dilakukan rekrutmen sarjana dan pemuda untuk dilatih melakukan kegiatan-kegiatan pokok dalam penuntasan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun, seperti sosialisasi wajib belajar.

”Tujuannya untuk menggerakkan potensi yang ada di masyarakat, swasta dan pemerintah dalam menuntaskan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun,” imbuh Mamat.

Dikatakan, saat ini meskipun angka partisipasi kasar (APK) peserta wajib belajar nasional telah mencapai 88,68 persen, namun masih ada beberapa daerah yang memiliki APK rendah. ”Program ini ditujukan bagi daerah yang mempunyai APK rendah dan memiliki angka absolut tinggi,” jelasnya.

Adapun pelaksanaan program SP2WB Maarif-Depdiknas dijadwalkan dimulai dengan penyelenggarakan Training of Traner (TOT) pada 7-11 Mei mendatang di Jakarta yang akan diikuti 110 peserta, meliputi peserta dari daerah APK rendah dari 20 kabupaten yang mewakili 13 provinsi, darn dari unsur pengurus PP LP Ma’arif. (dpg/nam)