Warta

NU Harus Kedepankan Politik Kerakyatan

NU Online  ·  Sabtu, 23 Oktober 2004 | 07:51 WIB

Jakarta, NU Online
Mantan Menteri Agama yang juga mustasyar PBNU KH Tolhah Hasan mengharap NU lebih mengedepankan politik kerakyatan daripada politik kekuasaan, karena politik kekuasaan mudah didistorsi menjadi alat keuasaan semata, sehingga mengabaikan tugas-tugas pemberdayaan masyarakat.

"Hal ini bukan berarti NU mengharamkan kekuasaan. Yang tercela bagi organisasi seperti NU adalah menjadikan kekuasaan sebagai tujuan, bukan sebagai alat untuk memperjuangkan kepentingan umat," ungkapnya dalam bincang-bincang kepada NU Online di gedung PBNU, Sabtu (23/10).

<>

Karena itu, lanjut mantan rektor Unisma Malang ini, harus ada kesadaraan politik kerakyatan yang dimainkan oleh elite NU dari pusat sampai ranting agar pemahaman dan kesadaran ini di jadikan strategi untuk menjalankan fungsi pemberdayaan warga NU. Meskipun di sisi lain harus ada kesadaran politik kekuasaan untuk bersinergi dan saling melengkapi sepanjang memperhatikan kebutuhan dasar masyarakat menyangkut keadilan, egalitarianisme, persamaan.

Diakui Tolhah, politik kekuasaan tidak 100 persen buruk, dan politik kerakyatan juga tidak 100 persen baik. Keduanya mengandung kelemahan dan kelebihan. Di sinilah perlunya dialog, kritik sekaligus instropeksi bersama yang muaranya adalah membangun masyarakat NU yang kuat, mandiri dan otonom. Penguatan basis sosio-politik-kultural NU ini kata dia, sangat diperlukan, agar ke depan organisasi ini tidak dijadikan sebagai ajang perebutan kekuasaan dari kelompok pragmatis yang hanya berpikiran pendek, dan temporal tapi juga mempertimbangkan kemaslahatan umat. "Ini untuk mengembalikan citra keulamaan dan keumaatan yang menjadi ciri khas gerakan NU yang dicita-citakan para pendirinya," tukas kyai yang terlihat muda di usia 69 tahun ini.

Untuk itulah, katanya dalam forum muktamar ke 31 Nopember mendatang, harus ada aturan main atau kontrak yang jelas kepada pimpinan NU untuk tidak menjadikan NU sebagai instumen kekuasaan semata, sehingga mengabaikan fungsi pemberdayaan keumatan yang menjadi ciri gerakan NU. "Jika hal ini dilanggar maka ketua PBNU harus rela mengundurkan diri demi kemaslahatan NU," katanya serius. (cih)