NU dan Muhammadiyah Kampanyekan Gerakan Anti Korupsi

Malang, NU Online
Dengan diiringi hujan deras yang berlangsung sepanjang hari, NU, Muhammadiyah dan Kemitraan UNDP mengadakan acara Deklarasi Anti Korupsi yang dilaksanakan di Pondok Pesantren Al Hikam Malang (17/11) sebagai tindak lanjut dari penanganan MoU yang dilakukan pada tanggal 15 Oktober2003 dan acara sosialisasi yang dilakukan di PadangSumatra Barat.

KH Hasyim Muzadi mengatakan bahwa gerakan anti korupsi ini merupakan bagian dari gerakan moral nasional tetapi dipertajam pada masalah korupsi yang saat ini sudah pada taraf membahayakan bangsa sedangkan aparat dan fungsi penegak hukum sudah nyaris putus asa menghadapinya.?

Indonesia adalah negara muslim terbesar di dunia, akan tetapi tingkat korupsinya juga merupakan yang terbesar. Agama hanya dijaikan sebagai lip service, apakah melihat kondisi ini Nu dan Muhammadiyah tidak tersinggung,? ungkapnya ketua PBNU, Hasyim Muzadi

Untuk itu mantan ketua umum PWNU Jatim tersebut mengatakan bahwa tahapan pertama yang harus dilakukan adalah bagaimana Nu dan Muhammadiyah menata dirinya agar tidak korup sehingga harus mau dihukum dahulu jika memang melakukan tindakan korupsi dan selanjutnya melalui kultur yang ada, NU dan Muhammadiyah mengembangkan gerakan ini ke masyarakat luas bersama-sama dengan media sehingga nanti terbentuk budaya atau opini anti korupsi dalam masyarakaat dan ada kesadaran bahwa korupsi menghancurkan bangsa.

"Setelah itu kita akan memaksa aparat hokum kalau masyarakat sendiri yang akan bertindak, nanti jadinya akan anarkis. Moral enforcemen yang kita lakukan diharapkan bias mendokrak law enforcement," tegasnya.

Sebagai gambaran, karena rumitnya masalah korupsi yang jalin menjalin dan melibatkan semua sector, saat ini penegak hukum sudah habis nyalinya, maka harus ada usaha untuk memberanikan diri. Negara yang harus turun tangan pada state enforcement. Karena itu harus dibuat aturan dan perangkat hukum untuk memberaantas korupsi dengan komitmen yang kuat dan konsistensi.

Hasyim Muzadi menjelaskan bahwa ini baru merupakan langkah awal dan perjuangan memberantas koruspsi merupakan perjuangan yang tiada akhir. Gerakan anti korupsi saat ini sudah banyak, tetapi tampaknya tidak imbang antara gerakan dan tembok korupsi yang dihadapi,"Maka dari itu harus dibangun opini. Membangun opini ini kalau NU sama Muhammadiyah dan difasilitasi oleh media akan memungkinkan terciptanya opini bahwa korupsi merugikan masyarakat dan negara," tambahnya.

Namun demikian, sebagai organisasi keagamaan, Nu dan Muhammadiyah tidak memiliki kemampuan untuk menghukum, tetapi memiliki kemampuan untuk mendorong agar aparat hokum bertindak fungsional, sebab aparat hukum saat ini kehilangan nyali juga karena tidak adanya moral enforcement, toh dia juga tidak dinilai atau dicela masyarakat, bahkan masyarakat sendiri masing beranggapan bahwa koruptor itu pahlawan jika ia diberi hasil korupsi. Jadi korupsi sudah menjadi budaya masyarakat.

Dengan keadaan yang berat ini, pertanyaannya adalahapakah kita akan berdiam diri. Kalau ini terjadi, kita semua akan kena azab dari Allah Swt, tidak perludi ia korupsi atau tidak,? tambahnya.

Sementara itu, ketua Panitia Pelaksana HM Rozy Munir mengatakan bahwa pemilihan tempat di Jawa Timur tersebut tampaknya didasari alasan bahwa sebagian besar penduduk Jawa Timur merupakan warga nahdiyyin sedangkan acara serupa yang diadakan di Padang didasari alasan bahwa disana banyak komunitas Muhammadiyah. "Maka dari itu acara ini dilakukan di Ponpes Al-Hikam dengan tidak menarikan peran Muhammadiyah didalamnya," tambahnya.

Mantan Menteri Negara BUMN tersebut mengatakan bahwa acara sosialisasi yang dilakukan di berbagai daerah hanya merupakan langkah awal dan selanjutnya akan dilakukan program secara kongrit melalui tim-tim yang telah dibentuk oleh NU dan Muhammadiyah. "Mereka harus merancang program-program yang tidak hanya wacana, tetapi langsung berpengaruh terhadap masyarakat," tambahnya.

Ia mencontohkan dengan pemberian panduan kepada muballigh dan dai sehingga tema ini bisa menyentuh masyarakat yang lebih luas dan dalam kaitannya dengan pemilu, rakyat diingatkan agar memiih para pemimpin di legisltif, eksekutif, maupun yudikatif yang tidak korup," tambah  anggota Panwaslu Pusat tersebut.

Gerakan anti korupsi ini diharapkan memberi support bagi nyali penegak hokum dan aparat bahwa Nu dan Muhammadiyah secara nyata melakukan gerakan anti korupsi dan masyarakat masih mengarap dan tidak putus ada terhadap masalah korupsi yang merajalela.

Program ini merupakan program jangka panjang dan akan berlangsung selama tiga tahun yang merupakan satu waktuyang cukup mem