NU Berkepentingan atas Kuatnya PKB

Jakarta, NU Online
Kondisi yang dialami oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) akan mempengaruhi pencitraan masyarakat terhadap NU karena partai ini dilahirkan dari rahim NU. Meskipun secara organisatoris sudah independen dan NU menyatakan diri ke khittah 1926, NU tetap menginginkan PKB kuat.

Ketua PBNU Masykuri Abdillah menyatakan, warga NU sangat mendukung upaya islah yang dilakukan oleh semua komponen dalam tubuh PKB dan menyatakan kesiapan jika PBNU diminta untuk memfasilitasi proses islah ini.<>

“Jadi sebagai ketua PBNU wajar kalau menganjurkan islah, tetapi siapa mediatornya tergantung mereka. pak Hasyim, bisa saja, asal sesuai dengan kesepakatan mereka, yang lain bisa gus mus atau siapa,” katanya kepada NU Online, Selasa (26/1).

Keterlibatan orang yang turut mendirikan kelahiran PKB dalam proses mediator akan sangat bagus, seperti KH Mustofa Bisri dan KH Muchit Muzadi karena akan mengingatkan kembali kenapa PKB didirikan dan bagaimana visi misinya.

“Secara moral, orang yang dulu mendeklarasikan punya tanggung jawab. Kalau selanjutnya terjadi perpecahan, orang yang mendeklarasikan memiliki tanggung jawab moral,” tambahnya.

Konflik PKB juga telah mengganggu upaya NU yang getol dalam menciptakan perdamaian dunia dan mengembangkan ajaran Islam rahmatan lil alamiin, tetapi di depan matanya sendiri masih terdapat konflik yang tak terselesaikan.

Bagaimanapun sulitnya, ia berharap kedua fihak terus mengupayakan islah untuk mencapai tujuan yang lebih besar. “Saya kira, hal yang baik tetap dicoba, masak sih tidak bisa diislahkan. Orang yang berbeda ada bisa diislahkan, masa orang yang sesama NU saja tidak bisa,” tandasnya.

PBNU sebagai Payung

Perkembangan zaman telah merubah pola hubungan antara PKB dengan NU.  Ketika didirikan oleh NU, PKB bisa dikatakan sebagai sayap politik NU, tetapi situasi saat ini tidak dapat dikatakan demikian. Komunikasi dengan NU hanya dapat dikatakan sebagai komunikasi antar pribadi saja. Karena itu, jika dilibatkan dalam proses islah, posisi ketua umum PBNU akan berbeda dengan ketika PKB didirikan.

Guru Besar UIN Jakarta ini berharap agar NU sekarang bisa menempatkan diri sebagai payung bagi semua kalangan. Kini banyak kader NU yang menghendaki agar PBNU menjadi payung bagi semua partai karena banyak kadernya yang berada di luar PKB seperti PPP, Golkar, termasuk PDIP.

“Seandainya perjalanan PKB mulus dengan NU, hubungannya masih bisa dianggap semi struktural, tapi dalam perkembangannya kan tidak. Kalau ada hubungan, sifatnya individual. Tetapi sebagai warga NU, kita mengharapkan partai berbasis warga NU makin besar,” imbuhnya.

Perkembangan yang terjadi saat ini menurutnya sudah sudah konsisten dengan khittah NU dimana tidak ada hubungan struktural dengan NU dan warga NU bebas memilih partai apa saja.

“Dari segi posisi, menjauh dari NU ini membawa hikmah, bagi warga NU di tempat lain, karena NU sebagai organisasi massa bersifat independen sehingga tidak membawahi partai politik tertentu, dan bahkan partai politik yang lain juga harus mendapat perhatian,” terangnya.

Independensi NU, cukup menguntungkan bagi warga NU yang berkarir di birokrasi karena ketika PKB dianggap sebagai bagian dari NU, upaya promosi karir dianggap sebagai bargaining politik, namun ketika NU memposisikan diri sebagai ormas, promosi karir bagi warga NU sama sekali tak terkait dengan partai politik manapun.

Perkuat Komunikasi

Terkait dengan penyaluran aspirasi politik warga NU, meskipun memiliki kebebasan memilih, Masykuri berpendapat, warga NU lebih baik menyalurkannya kepada partai politik yang dipimpin oleh warga NU. Bisa dikatakan, yang bisa mewakili ini adalah PKB dan PPP, yang dulu merupakan fusi partai NU dengan bebarapa partai lain zaman orde baru.

“Juga harus kita akui, NU mempunya aspirasi, dan aspirasi ini lebih bagus kalau didukung partai politik yang dipimpin warga NU. Saya mengharapkan tidak hanya PKB tetapi juga PPP karena secara historis PPP kan lahir dari NU. Karena ini adalah marger dari NU, ini tidak bisa dilepas begitu saja,” tandasnya.

Komunikasi yang saling menguntungkan antara NU, PKB dan PPP harus terus dijalankan. Partai tersebut mengambil konstituen dari warga NU dan NU memiliki program yang harus disuarakan oleh mereka di parlemen.

“Visi NU untuk kesejahteraan dan persatuan bangsa, karena warga NU terdiri dari kelas menangah dan bawah, diharapkan mereka bisa membuat kebijakan publik yang menguntungkan warga miskin, diharapkan tetap terjalin komunikasi yang saling menguntungkan.

Untuk partai berbasis NU yang saat ini tidak lolos dalam parliamentary threshold, ia menyarankan lebih baik menggabungkan diri dengan partai yang lebih besar saja daripada tidak dapat menyuarakan aspirasi di parlemen. (mkf)