Warta
UU PENODAAN AGAMA
MUI: Harus Ada Petunjuk Teknis Tangani Kasus
NU Online · Selasa, 20 April 2010 | 07:47 WIB
Jakarta, NU Online
Untuk mengefektifkan pemberlakuan UU Nomor 1/PNPS tahun 1965 tentang pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama (PPA), perlu ada petunjuk teknis.
''Peraturan perlu lebih diperkuat dengan semacam petunjuk teknis sehingga ada pedoman dalam pelaksanaan UU PPA,'' kata Ketua Mejelis Ulama Indonesia (MUI), Ma'ruf Amin di Jakarta Selasa (20/4).<>
Ma'ruf mencontohkan seperti kasus Ahmadiyah yang direspons dengan keluarnya surat keputusan bersama (SKB) antara Menteri Dalam Negeri, Menteri Agama, dan Jaksa Agung. ''Harus ada petunjuk dan pedoman dalam penanganan kasus penodaan agama,'' tutur Ma'ruf.
Adanya petunjuk teknis ini pun menurut Ma'ruf untuk menghindari adanya ketegangan yang terjadi di masyarakat dalam merespon tindakan penodaan agama.''Jadi pemerintah dengan petunjuk teknis bisa mengantisipasi ketegangan atau aksi main hakim sendiri,'' tuturnya.
Ma'ruf juga mengingatkan bahwa selain ada petunjuk teknis perlu juga ada lembaga yang bertanggung jawab dalam melakukan tindakan terhadap kasus penodaan agama. Seperti misalnya Kejaksaan dan Kepolisian. (ful)
Untuk mengefektifkan pemberlakuan UU Nomor 1/PNPS tahun 1965 tentang pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama (PPA), perlu ada petunjuk teknis.
''Peraturan perlu lebih diperkuat dengan semacam petunjuk teknis sehingga ada pedoman dalam pelaksanaan UU PPA,'' kata Ketua Mejelis Ulama Indonesia (MUI), Ma'ruf Amin di Jakarta Selasa (20/4).<>
Ma'ruf mencontohkan seperti kasus Ahmadiyah yang direspons dengan keluarnya surat keputusan bersama (SKB) antara Menteri Dalam Negeri, Menteri Agama, dan Jaksa Agung. ''Harus ada petunjuk dan pedoman dalam penanganan kasus penodaan agama,'' tutur Ma'ruf.
Adanya petunjuk teknis ini pun menurut Ma'ruf untuk menghindari adanya ketegangan yang terjadi di masyarakat dalam merespon tindakan penodaan agama.''Jadi pemerintah dengan petunjuk teknis bisa mengantisipasi ketegangan atau aksi main hakim sendiri,'' tuturnya.
Ma'ruf juga mengingatkan bahwa selain ada petunjuk teknis perlu juga ada lembaga yang bertanggung jawab dalam melakukan tindakan terhadap kasus penodaan agama. Seperti misalnya Kejaksaan dan Kepolisian. (ful)
Terpopuler
1
Khutbah Jumat: Mempertahankan Spirit Kurban dan Haji Pasca-Idul Adha
2
Ketum PBNU Buka Suara soal Polemik Tambang di Raja Ampat, Singgung Keterlibatan Gus Fahrur
3
Jamaah Haji yang Sakit Boleh Ajukan Pulang Lebih Awal ke Tanah Air
4
Rais 'Aam dan Ketua Umum PBNU Akan Lantik JATMAN masa khidmah 2025-2030
5
Khutbah Jumat: Meningkatkan Kualitas Ibadah Harian di Tengah Kesibukan
6
Khutbah Jumat: Menyatukan Hati, Membangun Kerukunan Keluarga Menuju Hidup Bahagia
Terkini
Lihat Semua
