Muhaimin Dukung Usulan Interpelasi Impor Beras

Manado, NU Online
Wakil Ketua DPR RI, Muhaimin Iskandar menyatakan sangat dukung usulan Fraksi PDIP yang akan melakukan interpelasi atas kebijakan pemerintah melakukan impor beras sekitar 210 ribu ton pada tahun 2006.

"Usulan Fraksi PDIP dan 27 anggota DPR lainnya perlu ditindaklanjuti, karena kebijakan impor beras sangat merugikan masyarakat," kata Muhaimin di sela-sela mengikuti silahturahim dengan Pengurus Wilayah Gerakan Pemuda Ansor Wilayah Sulawesi Utara (Sulut), Sabtu (16/9) kemarin, di Manado.

Langkah impor beras, katanya, akan menjadi preseden buruk kepada pemerintah saat ini, karena masyarakat umumnya tidak lagi mengalami masalah atas ketersediaan pangan di Indonesia.

Muhaimin menilai pemerintah sendiri tidak koperatif serta terbuka untuk membuka data ketersediaan pangan di Indonesia kepada DPR, terutama pihak Badan Urusan Logistik (Bulog) yang tidak bisa memberitahukan kebutuhan riil yang diperlukan rakyat Indonesia.

"Interpelasi akan lebih membuat pemerintah bertanggungjawab sepenuhnya kebijakan impor beras kepada DPR," ungkap Muhaimin.

Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu, menilai pemerintah tidak memiliki komitmen pada kebijakan pangan sebelumnya, bahwa tidak ada lagi lanjutan larangan impor beras.

Apalagi kebutuhan beras di Indonesia tidak ada yang pernah diungkapkan kepada DPR sebagai upaya koordinasi dalam lintas kelembagaan, walaupun beberapa daerah di Indonesia sering mengalami bencana dan sebagainya.

Muhaimin mengatakan, dampak impor beras dari beberapa pengusul, selalu diikuti dengan impor beras ilegal yang jumlahnya cukup besar, bahkan impor beras dari beberapa negara di Asia Tenggara secara psikologis menekan harga domestik.

Khusus usulan interpelasi impor beras "jilid II", setelah beberapa waktu lalu terjadi hal sama di DPR RI, menurut Muhaimin, akan ditindaklanjuti dulu di tingkat pimpinan lembaga tinggi negara tersebut sebelum dilakukan upaya pemanggilan ke pemerintah.

Akibat ada upaya untuk melakukan impor beras tersebut, sejumlah daerah mulai mengalami masalah dengan naiknya harga beras yang tidak terkontrol di tengah-tengah masyarakat, serta aksi unjuk rasa mahasiswa menentang kebijakan tersebut. (ant/rif)