Warta
UU PENODAAN AGAMA
MK Siap Keputusan Soal UU Penodaan Agama Picu Kontroversi
NU Online · Ahad, 18 April 2010 | 08:05 WIB
Surabaya, NU Online
Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Prof Mahfud MD menyatakan siap jika putusan atas uji materi Undang Undang (UU) Nomor 1/PNPS/1965 tentang Penodaan dan Penistaan Agama akan menuai pro-kontra di masyarakat.
"Kami menyadari putusan MK soal UU Penodaan Agama akan menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Bagi kami, hal itu wajar," katanya di Surabaya, Ahad (18/7). Mahfud ke Surabaya buat jadi pembicara dalam seminar tentang hukum beracara.<>
Menurut Mahfud, pro kontra itu wajar lantaran uji materi terhadap undang-undang itu melibatkan emosi banyak pihak, baik yang mendukung maupun menentang. Meskipun demikian, Mahfud menegaskan, putusan yang bakal diambil berdasarkan bukti-bukti di persidangan dan hakim konstitusi sama sekali mengabaikan hal-hal di luar persidangan.
"Surat, SMS (pesan singkat), protes, dan lain sebagainya akan kami buang karena kami hanya mempertimbangkan fakta-fakta di persidangan," katanya. Menurut dia, dasar memutuskan UU itu berpijak pada ayat-ayat konstitusi, bukan ayat-ayat agama sebagaimana didengungkan sekelompok organisasi keagamaan selama ini.
"Kami akan memberikan penekanan bagaimana konstitusi menyatakan agama sebagai hak asasi," kata mantan Menteri Hukum dan HAM di era pemerintahan Abdurrahman Wahid (Gus Dur) itu sedikit membocorkan.
Dalam menyampaikan putusan itu, MK akan mempertimbangkan tiga aspek, yakni kepastian hukum, keadilan, dan asas manfaat. Putusan MK itu akan disampaikan kepada publik, di Jakarta, Senin (19/4) mulai pukul 14.00 WIB.
"Agar tidak penasaran, masyarakat bisa mengikuti secara langsung pembacaan putusan itu melalui MKTV yang kami siarkan mulai pukul 14.00 WIB dan dipancarluaskan di 34 kota di Indonesia," katanya. (ant/sam)
Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Prof Mahfud MD menyatakan siap jika putusan atas uji materi Undang Undang (UU) Nomor 1/PNPS/1965 tentang Penodaan dan Penistaan Agama akan menuai pro-kontra di masyarakat.
"Kami menyadari putusan MK soal UU Penodaan Agama akan menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Bagi kami, hal itu wajar," katanya di Surabaya, Ahad (18/7). Mahfud ke Surabaya buat jadi pembicara dalam seminar tentang hukum beracara.<>
Menurut Mahfud, pro kontra itu wajar lantaran uji materi terhadap undang-undang itu melibatkan emosi banyak pihak, baik yang mendukung maupun menentang. Meskipun demikian, Mahfud menegaskan, putusan yang bakal diambil berdasarkan bukti-bukti di persidangan dan hakim konstitusi sama sekali mengabaikan hal-hal di luar persidangan.
"Surat, SMS (pesan singkat), protes, dan lain sebagainya akan kami buang karena kami hanya mempertimbangkan fakta-fakta di persidangan," katanya. Menurut dia, dasar memutuskan UU itu berpijak pada ayat-ayat konstitusi, bukan ayat-ayat agama sebagaimana didengungkan sekelompok organisasi keagamaan selama ini.
"Kami akan memberikan penekanan bagaimana konstitusi menyatakan agama sebagai hak asasi," kata mantan Menteri Hukum dan HAM di era pemerintahan Abdurrahman Wahid (Gus Dur) itu sedikit membocorkan.
Dalam menyampaikan putusan itu, MK akan mempertimbangkan tiga aspek, yakni kepastian hukum, keadilan, dan asas manfaat. Putusan MK itu akan disampaikan kepada publik, di Jakarta, Senin (19/4) mulai pukul 14.00 WIB.
"Agar tidak penasaran, masyarakat bisa mengikuti secara langsung pembacaan putusan itu melalui MKTV yang kami siarkan mulai pukul 14.00 WIB dan dipancarluaskan di 34 kota di Indonesia," katanya. (ant/sam)
Terpopuler
1
Khutbah Jumat: Mempertahankan Spirit Kurban dan Haji Pasca-Idul Adha
2
Ketum PBNU Buka Suara soal Polemik Tambang di Raja Ampat, Singgung Keterlibatan Gus Fahrur
3
Jamaah Haji yang Sakit Boleh Ajukan Pulang Lebih Awal ke Tanah Air
4
Rais 'Aam dan Ketua Umum PBNU Akan Lantik JATMAN masa khidmah 2025-2030
5
Khutbah Jumat: Meningkatkan Kualitas Ibadah Harian di Tengah Kesibukan
6
Khutbah Jumat: Menyatukan Hati, Membangun Kerukunan Keluarga Menuju Hidup Bahagia
Terkini
Lihat Semua
