Menneg Kominfo: Dampak Kenaikan BBM Dipikul Bersama-Sama

Surabaya, NU Online
Menteri Negara Komunikasi dan Informatika (Menneg Kominfo) Dr Sofyan A Djalil SH MA MALD menyatakan dampak kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) akan dipikul bersama-sama.

"Pemerintah menyadari kenaikan BBM memang akan menambah beban rakyat, tapi beban itu akan kita pikul bersama-sama, karena sebagaian subsidi BBM akan kita alihkan kepada rakyat miskin," katanya saat membuka dialog publik di Surabaya, Senin.

Di hadapan ratusan peserta dialog publik "Kebijakan Pengurangan Subsidi BBM: Kita Berhemat Untuk Rakyat" yang digagas Departemen Kominfo dan PP Lembaga Perekonomian NU itu, ia menjelaskan pengurangan subsidi BBM tanpa kompensasi akan menambah jumlah rakyat miskin.

"Tapi, karena pengurangan subsidi BBM sebesar 40,34 persen akan disertai dengan kompensasi kepada rakyat miskin untuk pendidikan, kesehatan, beras miskin, dan sebagainya sehingga jumlah rakyat miskin akan justru berkurang," katanya.

Menurut mantan anggota tim sukses Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu, dampak kenaikan harga barang pasca kenaikan BBM akan berkisar 0,1 persen hingga 1 persen, kecuali angkutan kota yang cukup tinggi berkisar 5-12 persen.

"Tapi, semuanya akan dipikul bersama, karena subsidi yang kita alihkan kepada rakyat miskin mencapai Rp61 triliun dengan patokan harga BBM 35 dolar AS per-barel, bahkan patokan harga BBM 2005 mencapai 50 dolar AS per-barel maka pengalihan subsidi BBM menjadi Rp100 triliun," katanya.

Doktor alumnus Tufts University Medford, Massachussetts, AS itu menyatakan pengurangan subsidi BBM didasarkan atas studi bahwa 82 persen dari subsidi BBM 2004 sebesar Rp74 triliun justru tak sampai kepada rakyat miskin yang seharusnya menikmati. "Itu tak adil atau dalam bahasa agama disebut dzalim, karena subsidi tidak kita berikan kepada orang yang berhak, karena itu kita akan kurangi dan kita alihkan kepada subsidi langsung kepada rakyat miskin. Itu tugas negara," katanya.

Oleh karena itu, katanya, subsidi BBM 2005 akan dialihkan kepada 9,6 juta anak miskin dari SD hingga SMA sebesar Rp5,6 triliun, 36 juta rakyat akan diberi asuransi kesehatan sebesar Rp2,2 triliun, dan 8,6 juta rakyat miskin diberi beras 20 kilogram/bulan/KK (Kepala Keluarga).

Selain itu, 11 ribu dari 26 ribu desa tertinggal akan diberi anggaran pembangunan Rp300 juta per-desa sebesar Rp3,3 triliun, rumah rakyat dengan subsidi Rp2,6 juta/rumah atau anggaran sebesar Rp400 miliar, dan  ratusan panti asuhan.

"Semuanya hanya Rp17 triliun untuk rakyat miskin, apalagi BBM yang terlalu murah telah terbukti justru meningkatkan penyelundupan dan mematikan pengembangan energi alternatif, karena gas Indonesia justru banyak dinikmati rakyat Singapura akibat harga tidak kompetitif dengan BBM," katanya.

Acara yang dihadiri Ketua PBNU H Masdar F Mas'udi dan Rois Syuriah PWNU Jatim KHA Masduqi Mahfudh itu menampilkan pembicara Dr Dedi Maskur Riyadi (Deputi Kepala Bappenas RI), Dr Qurtubi (pakar perminyakan UI), KH Drs Ali Maschan Moesa MSi (Ketua PWNU Jatim), Anwar Hudiono (pers), dan Dr Ir H Umar Said (pakar energi).

Kontributor : Paryono N. Abdillah