Warta
UU PENODAAN AGAMA
Menag: Jika Gugatan Dikabulkan, Membahayakan Negara
NU Online · Sabtu, 13 Februari 2010 | 00:23 WIB
Jakarta, NU Online
Menteri Agama, Suryadharma Ali, kembali berharap agar Mahkamah Konstitusi tak mengabulkan gugatan uji materiil terhadap UU no 1/PNPS/1965. Jika gugatan itu dikabulkan, Suryadharma khawatir atas kondisi kebersamaan umat.
"Jelas, jika itu dikabulkan akan membahayakan negara. Karenanya kami yakin, Mahkamah Konstitusi tidak akan mengabulkan gugatan tersebut," tegas Menag usai membuka seminar bertajuk 'Evaluasi Penyelenggaraan Haji dalam Perspektif Media Massa di Jakarta', Jum'at (12/2).<>
Menag menambahkan, dari dua kali sidang gugatan di MK, saksi dan ahli yang diminta keterangannya oleh MK, 90 persen tidak menghendaki UU tersebut dicabut. Menurut menag, yang 10 persen itu pun tentunya dari pihak pemohon.
Jika sampai gugatan tersebut dikabulkan, menag khawatir akan berakibat menyulut konflik sosial di masyarakat.
"Ini sangat berbahaya dan akan berdampak luar biasa. UU itu sudah mencerminkan kekebasan beragama yang terukur. Tentu tidak ada kebebasan mutlak atau absolut," paparnya.
Kebebasan beragama dan toleransi beragama, sambungnya, telah berjalan baik dan sangat baik hingga saat ini.
"Ada aturan UU itu saja masih terjadi penodaan dan penistaan agama. Nah, bagaimana jika kemudian UU itu dicabut. Tidak ada lagi aturan yang mampu melindungi terhadap penodaan dan penistaan agama. Masing-masing memiliki hukum sendiri dan pada akhirnya akan terjadi konflik yang luar biasa dan membahayakan negara," ungkapnya. (min)
Menteri Agama, Suryadharma Ali, kembali berharap agar Mahkamah Konstitusi tak mengabulkan gugatan uji materiil terhadap UU no 1/PNPS/1965. Jika gugatan itu dikabulkan, Suryadharma khawatir atas kondisi kebersamaan umat.
"Jelas, jika itu dikabulkan akan membahayakan negara. Karenanya kami yakin, Mahkamah Konstitusi tidak akan mengabulkan gugatan tersebut," tegas Menag usai membuka seminar bertajuk 'Evaluasi Penyelenggaraan Haji dalam Perspektif Media Massa di Jakarta', Jum'at (12/2).<>
Menag menambahkan, dari dua kali sidang gugatan di MK, saksi dan ahli yang diminta keterangannya oleh MK, 90 persen tidak menghendaki UU tersebut dicabut. Menurut menag, yang 10 persen itu pun tentunya dari pihak pemohon.
Jika sampai gugatan tersebut dikabulkan, menag khawatir akan berakibat menyulut konflik sosial di masyarakat.
"Ini sangat berbahaya dan akan berdampak luar biasa. UU itu sudah mencerminkan kekebasan beragama yang terukur. Tentu tidak ada kebebasan mutlak atau absolut," paparnya.
Kebebasan beragama dan toleransi beragama, sambungnya, telah berjalan baik dan sangat baik hingga saat ini.
"Ada aturan UU itu saja masih terjadi penodaan dan penistaan agama. Nah, bagaimana jika kemudian UU itu dicabut. Tidak ada lagi aturan yang mampu melindungi terhadap penodaan dan penistaan agama. Masing-masing memiliki hukum sendiri dan pada akhirnya akan terjadi konflik yang luar biasa dan membahayakan negara," ungkapnya. (min)
Terpopuler
1
Khutbah Jumat: Mempertahankan Spirit Kurban dan Haji Pasca-Idul Adha
2
Ketum PBNU Buka Suara soal Polemik Tambang di Raja Ampat, Singgung Keterlibatan Gus Fahrur
3
Jamaah Haji yang Sakit Boleh Ajukan Pulang Lebih Awal ke Tanah Air
4
Rais 'Aam dan Ketua Umum PBNU Akan Lantik JATMAN masa khidmah 2025-2030
5
Khutbah Jumat: Meningkatkan Kualitas Ibadah Harian di Tengah Kesibukan
6
Khutbah Jumat: Menyatukan Hati, Membangun Kerukunan Keluarga Menuju Hidup Bahagia
Terkini
Lihat Semua
