Warta
UU PENODAAN AGAMA
Menag: Jika Gugatan Dikabulkan, Membahayakan Negara
NU Online · Sabtu, 13 Februari 2010 | 00:23 WIB
Jakarta, NU Online
Menteri Agama, Suryadharma Ali, kembali berharap agar Mahkamah Konstitusi tak mengabulkan gugatan uji materiil terhadap UU no 1/PNPS/1965. Jika gugatan itu dikabulkan, Suryadharma khawatir atas kondisi kebersamaan umat.
"Jelas, jika itu dikabulkan akan membahayakan negara. Karenanya kami yakin, Mahkamah Konstitusi tidak akan mengabulkan gugatan tersebut," tegas Menag usai membuka seminar bertajuk 'Evaluasi Penyelenggaraan Haji dalam Perspektif Media Massa di Jakarta', Jum'at (12/2).<>
Menag menambahkan, dari dua kali sidang gugatan di MK, saksi dan ahli yang diminta keterangannya oleh MK, 90 persen tidak menghendaki UU tersebut dicabut. Menurut menag, yang 10 persen itu pun tentunya dari pihak pemohon.
Jika sampai gugatan tersebut dikabulkan, menag khawatir akan berakibat menyulut konflik sosial di masyarakat.
"Ini sangat berbahaya dan akan berdampak luar biasa. UU itu sudah mencerminkan kekebasan beragama yang terukur. Tentu tidak ada kebebasan mutlak atau absolut," paparnya.
Kebebasan beragama dan toleransi beragama, sambungnya, telah berjalan baik dan sangat baik hingga saat ini.
"Ada aturan UU itu saja masih terjadi penodaan dan penistaan agama. Nah, bagaimana jika kemudian UU itu dicabut. Tidak ada lagi aturan yang mampu melindungi terhadap penodaan dan penistaan agama. Masing-masing memiliki hukum sendiri dan pada akhirnya akan terjadi konflik yang luar biasa dan membahayakan negara," ungkapnya. (min)
Menteri Agama, Suryadharma Ali, kembali berharap agar Mahkamah Konstitusi tak mengabulkan gugatan uji materiil terhadap UU no 1/PNPS/1965. Jika gugatan itu dikabulkan, Suryadharma khawatir atas kondisi kebersamaan umat.
"Jelas, jika itu dikabulkan akan membahayakan negara. Karenanya kami yakin, Mahkamah Konstitusi tidak akan mengabulkan gugatan tersebut," tegas Menag usai membuka seminar bertajuk 'Evaluasi Penyelenggaraan Haji dalam Perspektif Media Massa di Jakarta', Jum'at (12/2).<>
Menag menambahkan, dari dua kali sidang gugatan di MK, saksi dan ahli yang diminta keterangannya oleh MK, 90 persen tidak menghendaki UU tersebut dicabut. Menurut menag, yang 10 persen itu pun tentunya dari pihak pemohon.
Jika sampai gugatan tersebut dikabulkan, menag khawatir akan berakibat menyulut konflik sosial di masyarakat.
"Ini sangat berbahaya dan akan berdampak luar biasa. UU itu sudah mencerminkan kekebasan beragama yang terukur. Tentu tidak ada kebebasan mutlak atau absolut," paparnya.
Kebebasan beragama dan toleransi beragama, sambungnya, telah berjalan baik dan sangat baik hingga saat ini.
"Ada aturan UU itu saja masih terjadi penodaan dan penistaan agama. Nah, bagaimana jika kemudian UU itu dicabut. Tidak ada lagi aturan yang mampu melindungi terhadap penodaan dan penistaan agama. Masing-masing memiliki hukum sendiri dan pada akhirnya akan terjadi konflik yang luar biasa dan membahayakan negara," ungkapnya. (min)
Terpopuler
1
Khutbah Jumat: Maulid Nabi dan 4 Sifat Teladan Rasulullah bagi Para Pemimpin
2
Jadwal Puasa Sunnah Sepanjang Bulan September 2025
3
DPR Jelaskan Alasan RUU Perampasan Aset Masih Perlu Dibahas, Kapan Disahkan?
4
Pengacara dan Keluarga Yakin Arya Daru Meninggal Bukan Bunuh Diri
5
Khutbah Jumat: Menjaga Amanah dan Istiqamah dalam Kehidupan
6
Gus Yahya Ajak Warga NU Baca Istighfar dan Shalawat Bakda Maghrib Malam 12 Rabiul Awal
Terkini
Lihat Semua
