Masuknya Indonesia Ke Komisi HAM PBB dorong Penegakan HAM Dalam Negeri

Jakarta. NU.Online
Terpilihnya Indonesia menjadi anggota Komisi Hak Asasi Manusia (HAM) PBB di bawah Dewan Ekonomi dan Sosial PBB (Ecosoc) akan menjadi pendorong untuk betul-betul memajukan penegakan HAM dalam negeri.

"Akan sangat kontradiktif jika sudah masuk anggota tapi kita sendiri tidak memajukan HAM dalam negeri," kata Wakil Ketua Komnas HAM KH Solahudin Wahid di Jakarta, Senin, mengenai terpilihnya Indonesia menjadi anggota Komisi HAM Ecosoc PBB pekan lalu.

Dalam penjelasannya melalui telepon, Sholahudin Wahid yang akrab disapa Gus Sholah itu berharap agar dengan terpilihnya Indonesia menjadi anggota Komisi HAM PBB ini dapat menjadi motivasi dalam meningkatkan penegakan HAM.

Ketika ditanya apakah dengan terpilihnya Indonesia menjadi salah satu anggota Komisi HAM PBB ini menunjukkan telah terjadinya perubahan dalam pemajuan HAM di tanah air, Gus Sholah mengatakan, ya relatif telah terjadi perubahan menuju perbaikan.

Ia menunjuk contoh salah satu wujud adanya komitmen memajukan HAM itu antara lain dengan digelarnya pengadilan HAM untuk kasus-kasus pelanggaran HAM.

Kendati proses pengadilan HAM itu belum memuaskan banyak pihak, tapi katanya, sudah relatif memadai, dan perlu kerja keras laagi untuk lebih memperbaikinya," tegasnya.

Apakah upaya memajukan HAM di bidang sosial-ekonomi sudah baik, jawabya "Masih jauh, dan perlu perjuangan". "Masih banyak yang harus dilakukan antara lain dengan meratifikasi beberapa konvensi yang hingga kini belum dilakukan," katanya.

Indonesia terpilih menjadi anggota Komisi HAM Ecosoc PBB mewakili Asia pada putaran akhir pemilihan yang berlangsung di Markas Besar PBB, New York, Selasa (29/4) lalu.

Selain Indonesia, negara lain yang terpilih dari kawasan Asia adalah Bhutan, India, Nepal, Qatar dan Arab Saudi. Terpilihnya Indonesia dalam keanggotaan komisi ini dinilai tidak mudah mengingat Indonesia tahun ini tidak masuk anggota Ecosoc.

Komisi HAM Ecosoc yang akan berkantor di Markas Besar PBB, Jenewa ini, bertugas memperjuangkan nilai-nilai universal HAM untuk diimplementasikan di seluruh dunia.(Ant/Cih)