Masdar: Netral Bukanlah Sesuatu yang Mudah

Jakarta, NU Online
Plh PBNU Masdar F. Mas’udi nyatakan bahwa bagaimanapun juga NU harus dipisahkan dari politik praktis dan harus tetap netral untuk bisa melayani umat. Namun demikian, netral bukanlah sikap yang gampang. “Netral bukanlah sesuatu yang mudah. Bisa dianggap sebagai musuh terselubung yang mendapat rejeki dari kiri dan kanan,” ungkapnya dalam pembukaan mukernas IPPNU di Gedung PBNU lt 8 (24/06).

Karena itulah, penonaktifan bagi mereka yang mencalonkan diri jadi caleg dimasa lalu dan saat ini capres, termasuk tim suksesnya sangat penting. NU harus memiliki alat kontrol pada dirinya agar tidak dimanfaatkan pada dunia politik praktis “NU bukanlah parpol atau mesin politik yang dapat digunakan untuk mendulang dukungan politik,” tambahnya.

Namun demikian, bukan berarti NU terlepas sama sekali dari dunia politik. Ketua P3M tersebut menjelaskan bahwa terdapat tiga jenis politik. Pertama adalah politik kebangsaa. Ini merupakan politik untuk menjaga keutuhan negara

“Dalam hal ini kontribusi NU besar sekali seperti dalam resolusi jihad 1947, heroisme 10 November, Munas Cipanas yang menetapkan Soekarno sebagai Waliyul Amri saat menghadapi DI TII untuk menghindari perpecahan bangsa dan juga beberapa keputusan NU lainnya untuk menjaga keutuhan NKRI,” tagasnya

Jenis kedua adalah politik kerakyatan. Dalam politik ini, perhatian utamanya adalah apakah negara sudah menunaikan kewajibannya untuk memberikan keadilan dan kesejahteraan pada rakyatnya.

“NU wajib ain masuk wilayah ini seperti dalam advokasi kebijakan pemerintah untuk kepentingan rakyat. Namun demikian, hal ini belum dilakukan dengan serius, bahkan agak terlupakan. Sebenarnya wilayah ini merupakan basis utama warga NU seperti nelayan, petani, buruh, dan rakyat kecil lainnya,” tambahnya.

Selanjutnya jenis politik terakhir adalah politik praktis. Bagi NU ini sifatnya mubah atau bahkan haram karena banyak berkaitan dengan tipu muslihat dan intrik untuk memperoleh kekuasaan.

“Ini sudah menjadi porsinya parpol. Sangat tidak tepat jika organisasi keagamaan yang dipimpin oleh para ulama harus bergelut dengan hal-hal seperti ini. karena itulah, dengan sekuat tenaga, NU akan dikembalikan pada politik untuk kemaslahatan negara” tambahnya.

Untuk itu, mengambil jarak dengan kekuasaan sangat penting karena demikian, dapat bersikap kritis dan mendukung siapa saja yang memiliki moralitas. Inilah garis NU ke depan. Dalam hal ini peran NU ke atas adalah pemberian advokasi sedangkan ke bawah adalah pemberdayaan masyarakat.

“Saat ini, NU merupakan organisasi keagamaan terbesar sehingga memiliki tanggung jawab moral yang besar untuk memajukan negara dan dunia. Karena itulah, muktamar NU ke depan sangat penting sebagai langkah NU menyampaikan visi misi besarnya.,” tambahnya

Kepada para kader IPPNU, Masdar berpesan agar badan otonom ini dapat mempersiapkan para generasi muda NU yang memiliki SDM yang mumpuni dan profesional dalam segala bidang dan menjauhi dunia politik karena belum saatnya bagi mereka untuk menerjuninya.(mkf)