LSM Dapat Memperlemah Negara

Jakarta, NU Online
Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dapat memperlemah negara, terutama yang sangat bergantung pada donor asing, karena pemberian bantuan melalui LSM telah menggerogoti legitimasi negara dan pada saat yang bersamaan memperlemah kemampuan negara dalam penyediaan pelayanan publik.

"Di Bangladesh, praktek yang lama dan mapan dari para donor untuk menyalurkan bantuan dana yang berhubungan dengan aktivitas kesejahteraan sosial kepada LSM telah memperlemah legitimasi negara," kata sosiolog dari UGM, Dr Suharko pada diskusi bulanan Pusat Studi Pedesaan dan Kawasan (PSPK) UGM, di Yogyakarta, Kamis.

Selain itu, aktivitas LSM dalam mengembangkan masyarakat sipil telah menyumbang kreasi dari apa yang disebut "democracy by proxy" dan bukan "true democracy". Ini terutama terjadi karena LSM lebih menitikberatkan tanggungjawab kepada donor daripada kepada masyarakat.

"Dalam konteks itu, LSM sebenarnya sedang memutuskan ikatannya sendiri dengan masyarakat sipil dan memperlemahnya. Tidaklah berlebihan jika basis legitimasinya pun menjadi problematik," katanya.

Sehubungan dengan hal itu, menurut dia, kaitan antara LSM, masyarakat sipil, dan demokrasi tidaklah linier dan kausalistik sebagaimaan dimodelkan oleh pandangan liberal dan dipromosikan oleh para donor. Kaitan yang berlangsung jauh lebih kompleks.

"Kaitan tersebut mungkin akan lebih bijak jika diurai berdasarkan konteks dan setting yang beragam, sehingga muncul keperluan untuk melakukan konstekstualisasi yang lebih besar dalam melihat peran dan kontribusi LSM terhadap perkembangan masyarakat sipil dan demokrasi," katanya.

Ia mengatakan, dalam konteks sistem politik yang tertutup dan pada tahap awal transisi menuju demokrasi, gerakan sosial lebih efektif daripada gerakan LSM dan advokasi. "Sedangkan di negara yang demokrasinya telah terkonsolidasi, peran LSM profesional dan advokasi mungkin lebih efektif. Oleh karena itu, peran LSM dalam memperkuat masyarakat sipil dan mendorong demokrasi harus ditempatkan secara dinamis pada konteks politik yang berbeda," katanya.(mkf)