Kualitas Hidup Manusia Indonesia Masih Rendah

Jakarta, NU.Online
HM.Rozy Munir, ketua umum IPADI (Ikatan Peminat dan Ahli Demografi Indonesia) yang juga ketua PBNU dalam memperingati hari kependudukan Indonesia yang jatuh pada tanggal 11 Juli 2003, merasa prihatin karena upaya peningkatan kualitas hidup manusia Indonesia masih rendah. Demikian pula berbagai indikator sosial demografi lainnya.

Dari angka indeks pembangunan Indonesia yang dikenal HDI (Human Development Index) tahun ini Indonesia merosot menjadi urutan ke 112 diantara 175 negara dibawah Vietnam, Philiphina, Malaysia, Thailand dan Brunei Darussalam, padahal tahun sebelumnya berada diposisi 100 dan tahun  sebelumnya lagi, urutan ke 98. Elemen dari HDI yang dipakai untuk menyusun parameter ini adalah angka kematian bayi, angka melek huruf. "Ini artinya kita belum bisa melakukan pembangunan yang sustainable dan berfokus pada People Centre Development", ungkap Rozy Munir.

Dalam hal peningkatan sumber daya manusia yang penting dalam kancah politik adalah usia remaja yaitu  15-24 tahun karena usia ini adalah usia produktif awal karena subyek adalah usia sekolah. Jika kaum remaja ini tidak di beri pemahaman akan arti awal dari budi pekerti, jika tidak diberi fasilitas dan dorongan untuk memperoleh ilmu pengetahuan dan tekhnologi dan tidak diciptakan lapangan kerja maka mereka akan menjadi masalah bukan maslahah.

Dirinya menyatakan  prihatin dari beberapa data menyangkut mereka ini. Saat ini jumlah usia remaja di Indonesia 42 juta (sekitar 20 % dari penduduk Indonesia yang berjumlah 213 juta jiwa). dari angka ini yang menikah 35 % dari angka ini perempuan yang telah menikah sekitar 52 %, papar Rozy yang juga anggota Panwaslu pusat.

Rata-rata usia perkawinan pertama di Indonesia adalah usia 19 tahun bagi penduduk yang sekarang usia 20-24 tahun. Bagi penduduk usia 25-29 tahun menikah pertama usia 15 tahun adalah 11 %, usia menikah pertama 18 tahun adalah 18% dan usia menikah  20 tahun sebesar 51%.  Bahaya penduduk usia remaja ini  jika tidak dibentengi adalah mudahnya tiru meniru budaya asing yang tidak sesuai dengan budaya bangsa, konsumerisme, terbius  produk global, terseret dalam bahaya narkoba, melakukan hubungan sexsual pra-nikah.

Beberapa penelitian yag dilakukan oleh lembaga kependudukan dan BKKBN menunjukan adanya masalah tersebut dan keperihatinan lain dikaitkan dengan moral dan sosial adalah makin merosotnya rangking negara yang bersih dari korupsi. Tahun 2000 di Indonesia menempati urutan ke 96 berarti termasuk kelompok berat yang paling korup di dunia. Adapun yang paling bersih adalah Finlandia (nomor 1) Singapura (No.5) Malaysia (no.33) (sumber : Bisnis, edisi 12/ 14 Juli 2003).

Seiring dengan hal pembangunan kependudukan maka perlu dikaji kembali UU Perkembangan Kependudukan dan KB, No. 10 th 1992, "perlu kiranya dilakukan revisi agar dapat menyesuaikan jaman". ungkapnya. Dalam UU tersebut terasa ada nuansa era  P-4 penuh retorika dan bahasa-bahasa yang tidak membumi. Kaitan dengan lintas sektoral masih terbatas dan belum dapat dijadikan dasar referensi untuk mengantisipasi era globalisasi.  Sedangkan kaitan pembangunan keseluruhan, apakah pesan dari konferensi penduduk sedunia di Kairo tahun 1994 sudah dipenuhi yaitu antara lain, apakah pembangunan kependudukan telah terintegrasi dalam pembangunan nasional, apakah kesetaraan gender sudah memadai.  Dalam hal kemandirian sosial, ekonomi, politik dan kesehatan, apakah tidak ada pelanggaran HAM, apakah remaja telah mendapatkan perlindungan atas akses informasi, reproduksi sehat, apakah akses pelayanan KB sudah meluas dan merata.

Lebih lanjut, menurutnya yang membesarkan hati adalah bahwa kependudukan sudah meluas tidak semata-mata demografi an sich. jaringan (networking) kependudukan telah meluas di seluruh Indonesia, baik dikalangan organisasi profesi, LSM, masyarakat dan dikalangan birokrat.(Cih)